RADAR JOGJA - Pemerintah memastikan bahwa sekolah rakyat berasrama yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem akan menerima peserta didik tanpa seleksi berbasis kemampuan akademik.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Prof Dr Agus Zainal Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, pada Senin (19/5/2025).
“Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja, tidak pada kecerdasan atau akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya 80 pun tidak masalah, itu harus diterima,” ujar Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Agus menyampaikan bahwa nantinya sekolah rakyat ini akan didukung oleh tenaga pengajar dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Guru-gurunya rencananya adalah penugasan guru ASN. Kalau kita cukup di suatu daerah, maka ada penugasan guru P3K yang penuh waktu dan juga paruh waktu,” jelas Agus.
Ia menambahkan bahwa sekolah rakyat akan menggunakan kurikulum yang mengacu pada standar nasional, namun disesuaikan secara khusus (tailor-made) untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.
“Kurikulum nasional yang dirancang khusus, atau tailor-made, kemudian model pengelolaannya juga multi-entry, multi-exit, dan pendekatannya individual-approach dan deep learning,” tambah Agus. (Fadel Muhammad)
Editor : Meitika Candra Lantiva