KEBUMEN - Sejumlah warga di Desa Sampang, Kecamatan Sempor memutuskan untuk relokasi secara mandiri dari tempat tinggalnya. Mereka pergi lantaran khawatir dengan adanya aktivitas tanah bergerak yang melanda area permukiman.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kebumen Bagus Priyanto mengatakan, relokasi menjadi keputusan terakhir guna mengurangi risiko yang ditimbulkan dari adanya tanah bergerak.
Langkah ini harus ditempuh warga mengingat kondisi rumah sudah tidak lagi memungkinkan menjadi tempat tinggal.
"Kami coba komunikasi, apa yang sekiranya dibutuhkan tahap relokasi. Misal, bangun pondasi dulu berarti butuh semen dan segala macam," ucapnya, kepada Radar Jogja, Rabu (24/12).
Saat ini, kata Bagus, tim BPBD telah meninjau ke lokasi rumah yang rusak akibat tanah bergerak. Selain itu tim juga mengecek titik area yang digunakan untuk relokasi. "Kami sudah asesmen, tetap koordinasi dengan PVMBG untuk memastikan keamanan," kata dia.
Dia mengatakan upaya relokasi bukan hanya menjadi tanggungjawab BPBD, tetapi juga instansi lain seperti pemerintah desa setempat hingga Dinas Sosial. "Nanti di-sengkuyung bareng. Kaitan relokasi kan butuh biaya banyak, dari bawah sampai bangunan atap selesai," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sampang Sarikun menyampaikan, relokasi warga akan dilakukan secara bertahap dengan melihat potensi gerakan tanah. Saat ini salah satu warganya di RT 05/04 memilih untuk relokasi mengingat kondisi rumahnya rusak akibat tanah bergerak. "Relokasi sudah diperhitungkan, dan benar-benar aman," ungkapnya.
Selain relokasi, pemerintah desa bersama warga juga perlahan mulai bergotong royong untuk membenahi infrastruktur yang rusak. Seperti halnya membangun jembatan darurat yang sebelumnya terputus akibat dampak tanah bergerak. "Kami sudah melakukan hal tercepat. Penanganan darurat. Saya berharap segera ada bantuan dari ibu bupati," terangnya.
Sebelumnya, tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menyelesaikan kajian terkait tanah gerak di Desa Sampang. Hasilnya, PVMBG memberikan beberapa rekomendasi.
Di antaranya agar warga direlokasi ke tempat aman. Khususnya bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat dan berada di area hunian zona tanah bergerak.
PVMBG menilai, lokasi tanah gerak tidak dapat diakses untuk hunian maupun persawahan agar mengurangi laju pergerakan tanah. Namun begitu, tetap dapat dimanfaatkan untuk lahan penghijauan berupa tanaman keras penyerap air.
Tak hanya itu PVMBG juga menilai perlu dilakukan mitigasi infrastruktur dengan melancarkan saluran air atau alur sungai yang tersumbat. Hal ini penting dilakukan agar area gerakan tanah tidak semakin jenuh hingga memicu perluasan area tanah gerak.
Berdasar hasil asesmen total area terdampak tanah bergerak tersebut diperkirakan mencapai luasan 70 hektare. Kondisi ini mengakibatkan enam unit rumah warga rusak dan 65 rumah terancam akibat adanya aktivitas tanah gerak. Selain itu juga merusak dua jembatan dan memutus jalan poros desa. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo