BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul akan membangun industri daur ulang sampah pada 2024. Rencana ini menjadi salah satu bagian dari program Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama).
Hal itu juga bagian dari merespons ditutupnya TPA Piyungan secara permanen pada 2024.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, selama ini sampah-sampah yang terpilah di Bantul dikirim ke Jawa Timur untuk didaur ulang. Seperti kertas dan plastik.
Industri daur ulang sampah sendiri dinilai akan meningkatkan nilai tambah dari sampah tersebut.
"Karena sampah itu sudah menjadi komoditi ekonomi. Kalau kita punya indsutri recycle di Bantul, maka kita akan memperoleh nilai tambah,” katanya kepada wartawan, Senin (30/10).
Nilai tambah yang dimaksud adalah penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki pengelolaan sampah secara paripurna.
Hal itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain sumber pendapatan pemerintah.
“Karena nanti kita akan menunjuk BUMD Aneka Dharma untuk menjadi salah satu pengelola industri recycle,” ujarnya.
Terkait lokasi yang akan digunakan untuk industri daur ulang ini, Halim belum bisa menyebutkan secara pasti. Karena masih ada beberapa alternatif.
Selain itu, menurutnya, industri ini kemungkinan tidak hanya satu. Bahkan bisa ada dua. Satu khusus mendaur ulang plastik, sementara yang lain khusus mendaur ulang kertas atau bahan-bahan yang lain.
Halim menambahkan, saat ini pembangunan industri tersebut sedang masuk dalam studi kelayakan. Untuk itu, pihaknya tengah menyiapkan anggaran untuk membangun industri daur ulang di Kabupaten Bantul.
"Harus dihitung secara detail. Benefit cost ratio-nya berapa, tingkat kelayakanya, penyerapan tenaga kerjanya berapa, hasil penjualan produk recycle berapa,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Ari Budi Nugroho mengatakan, ada empat lokasi di Kabupaten Bantul yang akan digunakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Yakni, di Modalan, Kapanewon Banguntapan; Niten, Kapanewon Kasihan; Guwosari, Kapanewon Pajangan; dan Murtigading, Kapanewon Sanden.
Meski begitu, dia mengaku masih risau karena pihaknya belum memiliki solusi yang permanen. Seperti pengadaan TPST yang cukup. Sebab sejauh ini yang telah beroperasi hanya TPST di Guwosari dan Murtigading.
Sementara TPST Modalan dan Niten masih dalam proses pembangunan. “Yang Niten sudah 40 persen. Sementara TPST Modalan masih proses tender di Kementerian PUPR,” jelasnya. (tyo)
Editor : Amin Surachmad