Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kulon Progo Soroti Kasus Pengunduran Diri Guru Berstatus JLOP, Banting Stir Jadi Pegawai SPPG

A
Penulis: Anom Bagaskoro❯
Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin. (ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA)
Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin. (ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA)

Advertisement

 

KULON PROGO - Sebanyak 18 guru mengundurkan diri dari status jasa lainnya orang perorangan (JLOP).

Pengunduran diri ini menjadi sorotan DPRD Kulon Progo.

Advertisement

Mereka menyoroti kasus kesejahteraan guru di Bumi Binangun. 

Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin menganggap kasus pengunduran diri ini bukan persoalan biasa.

Advertisement

Pengunduran diri tak boleh dianggap enteng, pemkab perlu mawas diri.

"Ini jelas alarm serius, kita harus jujur melihat ada apa dengan sistem pendidikan kita," ucap Aris, Kamis (7/5/2026).

Aris menjelaskan, apabila pengunduran guru non ASN hanya satu dua orang dianggap sebagai masalah pribadi.

Namun, di tahun 2026 terdapat belasan guru yang mundur.

Dan berdasarkan laporan yang ia terima, beberapa guru non ASN banting stir menjadi pegawai SPPG, akibat kesejahteraan tidak diperhatikan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Erosi Ancam Bantaran Sungai Progo di Sentolo Kulon Progo, Komisi C DPRD DIY Desak Normalisasi

Erosi Ancam Bantaran Sungai Progo di Sentolo Kulon Progo, Komisi C DPRD DIY Desak Normalisasi

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY melakukan peninjauan langsung ke bantaran Sungai Progo di Padukuhan Pongangan, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Rabu (11/11/2026). Kunjungan kerja ini dilakukan...

DPD PSI Kulon Progo Enggan Komentari Pengunduran Diri Jajaran DPP

DPD PSI Kulon Progo Enggan Komentari Pengunduran Diri Jajaran DPP

DPD PSI Kulon Progo Enggan Komentari Pengunduran Diri Jajaran DPP

Pemkab Kulon Progo Pastikan Pembentukan Satgas MBG Bukan Jaminan Peroleh Insentif Kemendagri

Pemkab Kulon Progo Pastikan Pembentukan Satgas MBG Bukan Jaminan Peroleh Insentif Kemendagri

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak serta-merta menjadi jaminan bagi daerah untuk mengamankan insentif fiskal dari Kementerian..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer