SLEMAN - Persoalan distribusi membuat penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B) di tujuh padukuhan Kalurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman tersendat sejak akhir Agustus. Sebanyak 246 porsi MBG terdampak setelah para kader Posyandu keberatan dengan mekanisme penyaluran yang mengharuskan mereka mengantarkan makanan dari titik kumpul ke rumah penerima manfaat.
Tujuh padukuhan tersebut meliputi Somodaran, Karanglo, Karangmojo, Cupuwatu 1, Cupuwatu 2, Sorogenen 1, dan Sorogenen 2. Persoalan utamanya bukan semata-mata ketersediaan makanan, melainkan mekanisme distribusi yang dinilai menyita waktu dan tenaga kader.
Lurah Purwomartani Semiono menjelaskan, perubahan teknis penyaluran sempat memicu miskomunikasi antara kader Posyandu dan penyedia layanan pemenuhan gizi. Makanan yang sebelumnya harus diambil dari satu titik, yakni rumah dukuh, menyulitkan penerima manfaat yang tinggal hingga dua sampai tiga kilometer dari lokasi tersebut.
Baca Juga: Telkomsel Perkuat 296 BTS 4G dan 5G untuk Dukung MotoGP Mandalika 2026
Di sisi lain, penerima manfaat tidak selalu bersedia mengambil makanan secara langsung. Sementara itu, setiap posyandu rata-rata hanya memiliki dua kader yang bertugas membantu penyaluran. “Jadi merasa memakan waktu dan tenaga yang relatif banyak,” kata Semiono Minggu (11/10).
Pemkal Purwomartani bersama pemerintah kapanewon kemudian menggelar rapat koordinasi pada 30 September dengan melibatkan kader Posyandu, dukuh, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu hasilnya adalah kesepakatan agar distribusi tidak lagi terpusat pada satu titik di setiap padukuhan.
Panewu Kalasan Samino menyebut, tujuh padukuhan tersebut dilayani oleh SPPG yang sama. Menurut dia, persoalan distribusi turut dipengaruhi keberatan SPPG ketika diminta mengantar makanan ke dua titik di setiap padukuhan.
Baca Juga: Lovepink Jogja Gemakan Periksa Payudara Sendiri (Sadari) di CFD Sudirman Jogja, Ini Keseruannya
Pada saat bersamaan, sebagian penerima manfaat tidak berada di rumah karena masih bekerja. Kondisi ini menyulitkan penyaluran ketika makanan harus dihabiskan dalam batas waktu tertentu. Sementara itu, SPPG menargetkan seluruh makanan yang disiapkan dapat tersalurkan.
Sebagai salah satu solusi, pemerintah dan pihak terkait mencoba menerapkan surat pernyataan bagi penerima manfaat yang tidak bersedia menerima MBG. Dengan demikian, makanan tidak perlu terus diantarkan kepada penerima yang telah menyatakan penolakan.
“Karena sudah omprengan itu ada maksimal harus dikonsumsi jam berapa, kalau lebih dari waktu berarti kedaluwarsa,” ujar Samino.
Kepala SPPG Purwomartani 2 Muhammad Syafii Maarif menyebut, perubahan mekanisme teknis distribusi membuat kader maupun penerima manfaat keberatan dengan pola penyaluran yang baru. Namun, setelah sosialisasi ulang kepada kader dan penerima manfaat, mulai muncul kesediaan untuk kembali menerima program tersebut. Pendataan ulang juga telah berjalan sebagai tindak lanjut konsolidasi lintas sektor.
Syafii mengatakan, pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Senin (12/10) untuk menindaklanjuti kesepakatan mekanisme distribusi yang baru. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah menuju pengaktifan kembali penyaluran MBG 3B di tujuh padukuhan secara definitif.
“Harapannya mampu mengaktifkan kembali penyaluran MBG di tujuh dusun tersebut secara definitif dan regulatif,” sebutnya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita