SLEMAN - Kebijakan work from home (WFH) tengah jadi bahasan pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sebagai langkah efisiensi demi menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan ini.
"Enggak WFH. Kabupaten itu untuk layanan langsung pada masyarakat," kata Bupati Sleman Harda Kiswaya ditemui di Pendopo Parasamya Senin (30/3).
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Meluas, Rektor UII Prof Fathul Wahid Desak Pemerintah Indonesia Siapkan Mitigasi: Batalkan Pembangunan IKN!
Dia mencontohkan, jika masyarakat mengalami kesulitan untuk dana bantuan sosial atau jaminan kesehatan, penyampaian solusinya tidak akan maksimal jika hanya secara daring. Masyarakat disebut masih perlu didampingi. Kebijakan bekerja langsung dari kantor pemerintah ini berlaku untuk seluruh pegawai Bumi Sembada. Baginya tidak ada pegawai yang tidak langsung bersinggungan pada pelayanan masyarakat.
"Saya tidak memerintahkan untuk WFH, semuanya langsung pelayanan pada masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Ledakan Saluran Limbah di Teras Malioboro Jogja, 3 Wisatawan Asal Madura Alami Luka Bakar Parah
Disinggung soal penghematan BBM, Harda menjelaskan memang ada isu akan adanya kenaikan harga. Jika benar terjadi, dia sebut hal ini jelas akan berpengaruh pada APBD. Persoalan efisiensi baginya bukan berarti membatasi jumlah penggunaan harian, tetapi mencermati penggunaannya. Pemangkasan anggaran untuk pos tertentu hanya dilakukan ketika ada penggunaan anggaran yang tidak pas.
"Cermati betul ketugasannya, agar setiap sepeser uang dari APBD betul-betul dimanfaatkan," tambahnya.
Pria asal Kapanewon Godean ini menjelaskan, ketika kegiatan dilakukan untuk menunjang kebutuhan masyarakat, tidak boleh dibatasi. Harus diberikan dukungan optimal. "Jika pemerintah pusat mengarahkan WFH enggak papa, kami tetap WFO. Pelayanan langsung itu beda dipengaruhi budaya," ujarnya. (del/eno)