KEBUMEN - Bergulirnya wacana pemilihan kepala daerah lewat jalur DPRD disambut positif kader Gerindra Kebumen. Wacana tersebut dianggap bukan menjadi batu sandungan, melainkan angin segar bagi iklim demokrasi di Tanah Air.
Ketua DPC Gerindra Kebumen Solatun mengatakan, pemilihan kepala daerah lewat legislatif punya dampak positif. Utamanya tidak begitu membebani keuangan negara. Dia menilai sistem ini cukup ideal dan hemat biaya karena pos anggaran yang sedianya untuk pemilu bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.
Baca Juga: SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Gunungkidul Jadi Sekolah Muhammadiyah Terbaik di Indonesia
Di lain sisi, lanjut Solatun, sistem pemilihan kepala daerah tersebut juga lebih efisien karena tidak perlu mengeluarkan biaya fantastis yang biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan kampanye. "Calon (kepala daerah) yang terpilih dan yang tidak itu lesu, karena modal terlalu besar. Dan itu di respon Pak Prabowo. Nantinya kalau disepakati kepala daerah bisa dipilih DPRD," jelasnya, Minggu (22/12).
Belum lagi, lanjut Solatun, pemilihan kepala daerah lewat DPRD akan mengurangi konflik sosial di tengah masyarakat. Artinya sistem ini sebagai solusi mengatasi perpecahan akibat perbedaan pandangan politik. "Melihat masyarakat itu terkotak-kotak atau terbelah karena ada pemilihan. Jadi tidak hanya biaya tinggi," beber Solatun yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kebumen.
Baca Juga: Mengenal Halimah, Hobi Berbisnis Dirikan Warung Makan Berdayakan Mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga
Solatun menerangkan, soal perbedaan persepsi terkait sistem pemilihan kepala daerah merupakan hal lumrah. Namun, dia menegaskan wacana yang dilontarkan tokoh nasional, termasuk Presiden Prabowo telah sesuai atas prinsip sila keempat Pancasila yang bermakna kerakyatan dipimpin permusyawaratan perwakilan.
Dia yakin, mayoritas kader Gerindra Kebumen sepakat dengan wacana pemilihan kepala daerah lewat jalur legislatif. Kendati begitu, pihaknya akan mematuhi seluruh mekanisme konstitusi. "Saya kira tidak melanggar ya, karena sesuai Pancasila. Kami sepakat juga apa yang diutarakan Pak Prabowo," ujarnya.
Pengamat politik dari Lentera Demokrasi Agus Hasan Hidayat mengatakan, para elit partai politik mestinya perlu menakar konsekuensi yang harus ditanggung jika kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Dalam konteks ini menurutnya sangat berpotensi dapat merusak tatanan demokrasi yang telah lama dibangun dari partisipasi masyarakat. "Kalau itu disepakati ya tidak masalah. Tetapi yang jadi pertanyaan apakah pemilihan kepala daerah di DPRD bisa berkualitas?kan begitu," ucapnya. (fid)
Editor : Din Miftahudin