MPBI DIY Nilai Implementasi Cuti Haid Gagal, Banyak Perusahaan Hanya Menjadikan 'Opsional'

JOGJA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ  menyoroti implementasi terkait regulasi cuti haid bagi para pekerja perempuan.

Ditegaskan, cuti menstruasi bagi pekerja perempuan secara hukum sudah dijamin.

Baca Juga: Nilai Manajemen Lebih Kompak dan Miliki Pemain Bagus, Bupati Sleman Optimistis PSS Sleman Promosi ke Liga 1

"Namun dalam implementasinya, masih ada perusahaan abai dalam menjalankan aturan ini," ujar Koordinator MPBI DIJ Irsad Ade Irawan saat dikonfirmasi Radar Jogja, Kamis (30/4). 

Menurutnya, cuti haid merupakan hak bagi pekerja perempuan yang seharusnya melekat. 

Namun pada kenyataannya justru banyak perusahaan yang memperlakukan aturan itu seolah-olah hanya 'opsional'. 

Baca Juga: BPBD Gandeng BRIN-UGM Teliti Longsor Clongop, Siapkan Langkah Mitigasi Permanen 

Ia menilai implementasi aturan itu termasuk gagal. Sebab, banyak pekerja perempuan tidak berani mengambil haknya karena takut distigma, dipotong insentifnya, atau bahkan dianggap tidak loyal.

"Ini mengindikasikan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan," tandasnya. 

Cuti menstruasi, lanjutnya, bukan merupakan fasilitas tambahan melainkan hak dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi dan keselamatan kerja perempuan. 

Pengabaian terhadap jenis cuti ini termasuk dalam bentuk ketidakadilan struktural di tempat kerja.