KULON PROGO - Kenaikan harga BBM non subsidi menyebabkan biaya operasional bus sekolah membengkak.
Dinas Perhubungan Kulon Progo ajukan usulan penambahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2026.
"Kami menganggarkan dexlite itu di harga Rp 13.700, sekarang sudah naik dua kali lipat," ungkap Kepala Seksi Angkutan Dishub Kulon Progo Tedjo Priyono, Senin (8/6/2026).
Harga BBM non subsidi dexlite naik dua kali lipat menyentuh Rp 27 ribu per liter sejak April 2026 lalu.
Tentunya hal ini mempengaruhi biaya penganggaran yang terus membengkak.
Baca Juga: Minyak Goreng di Kota Jogja Langka, Harga Masih Stabil Tinggi
Tedjo menjelaskan, semula anggaran BBM untuk operasional bus sekolah mencapai Rp 174 juta dengan prediksi harga dexlite di angka Rp 13.700.
Sehingga dala pagu anggaran APBD, total biaya selama 2026 senilai Rp 174 juta.
Namun anggaran tersebut, belum genap 12 bulan sudah habis.
Diprediksi hanya cukup untuk dua bulan ke depan.
"Sampai Agustus nanti," katanya.
Disebutkan, ada tiga armada bus yang beroperasi melayani antar jemput siswa dengan beberapa rute.
Jika ditotal, jarak yempuhnya mencapai 255 kilometer dengan konsumsi BBM perharinya mencapai 51 liter.
Baca Juga: Menteri HAM Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Kapolri dan Istana Buka Suara
Bus operasional ini tergolong pelat merah, sehingga haram hukumnya menggunakan BBM Subsidi.
Selain masalah BBM, urusan oli dan onderdil kendaraan yang turut terkerek naik juga menjadi masalah baru yang menyebabkan anggaran operasional bus sekolah membengkak.
Kenaikan harga untuk oli dan ondersil bus disebut mencapai 50 persen.
Sekretaris Dishub Kulon Progo Yuniar Wibowo membenarkan hal tersebut.
Anggaran BBM bus sekolah membengkak.
Kendati begitu Dishub Kulon Progo memastikan operasional bus sekolah tak akan terganggu dengan kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Perbatasan Filipina-Sulawesi Utara, BMKG Peringatkan Potensi Tsunami
"Kami sudah komunikasi dengan BKAD, nanti ada penambahan anggaran untuk operasional bus masa Agustus-Desember," ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan BBM juga berdampak pada layanan Dishub Kulon Progo.
Dishub memiliki beberapa kendaraan, mulai dari crane PJU hingga bus sekolah.
Kendaraan itu membutuhkan konsumsi BBM untuk pelayanan.
Sehingga, pihaknya meminta agar ada pergeseran alokasi APBD. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva