JOGJA - Pemkot Jogja bersiap menghadapi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) imbas konflik Timur Tengah. Sejumlah skenario efisiensi mulai disiapkan jika nantinya ada arahan dari pemerintah pusat untuk diterapkan.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, penekanan efisiensi yang akan diterapkan di pemkot adalah membangun kesadaran bersama. Khususnya untuk tidak terlalu sering menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak di tengah ancaman krisis seperti sekarang.
“Kami mendorong penggunaan sepeda atau sepeda listrik karena jauh lebih efisien,” ujar Hasto saat ditemui di Balai Kota Jogja, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga: Wani Ngeyel, Bupati Sleman Harda Kiswaya Keukeuh Tak Terapkan WFH bagi ASN
Mantan bupati Kulon Progo itu menegaskan, penggunaan sepeda juga bisa diaplikasikan kepada para siswa sekolah untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Sebab, sudah ada imbauan dari Kemendikbudristek agar siswa berjalan kaki atau bersepeda.
Hasto menilai di Kota Jogja jarak antara rumah siswa dengan sekolah juga tidak terlalu jauh. Namun ada opsi lain dengan menyiapkan mobil shuttle untuk penjemputan siswa pada titik-titik tertentu.
Dua kebijakan itu dinilai tidak hanya menghemat BBM. Namun juga mendorong ketertiban dan penegakan aturan larangan penggunaan sepeda motor ke sekolah.
“Kami ingin mengondisikan agar mereka (siswa sekolah) tidak boros BBM dan lebih tertib,” kata Hasto.
Baca Juga: Pemkab Bantul Akan Terapkan WFH bagi ASN Minggu Depan
Ia juga menyiapkan skema plafonisasi BBM untuk kendaraan dinas di Pemkot Jogja. Implementasinya dengan pembatasan jatah BBM. Mobil dinas (mobnas) hanya diberikan jatah lima liter per hari, sementara sepeda motor dinas satu liter hari.
Hasto yakin, skenario itu akan efektif untuk menghemat anggaran BBM hingga 30 persen. Sekaligus membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga keluar wilayah tugas. Karena jika melebihi plafon, maka anggaran BBM wajib ditanggung pribadi oleh pengguna kendaraan.
"Selama ini banyak mobil dinas yang digunakan untuk keperluan jauh hingga keluar seperti ke Bantul, Kulon Progo, atau Sleman,” ungkapnya.
Baca Juga: Work From Home Bukan Liburan, Pemkab Kulon Progo Segera Menyusun Skema WFH
Sementara itu, Baharuddin Kamba, salah satu orang tua siswa di Kota Jogja menilai imbauan siswa agar berjalan kaki atau bersepeda merupakan kebijakan positif. Namun perlu diarahkan agar lebih strategis. Bahkan pejabat publik perlu memulai terlebih dahulu supaya memberikan contoh kepada masyarakat.
Kamba menilai, imbaun itu memiliki dampak baik karena menjadi bagian pola hidup sehat. Selain itu juga mengurangi polusi serta menghemat penggunaan konsumsi BBM.
"Imbauan itu juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum yang lebih besar. Misalnya memperkuat penggunaan transportasi umum di Kota Jogja,” katanya. (inu/laz)
Editor : Herpri Kartun