Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wani Ngeyel, Bupati Sleman Harda Kiswaya Keukeuh Tak Terapkan WFH bagi ASN

DA
Bupati Sleman Harda Kiswaya. (Delima Purnamasari/Radar Jogja)
Bupati Sleman Harda Kiswaya. (Delima Purnamasari/Radar Jogja)

Advertisement

 

SLEMAN - Pemerintah pusat menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dilakukan setiap hari Jumat demi efisiensi energi dalam menghadapi konflik global. Meski demikian, Pemkab Sleman memiliki kebijakan berbeda. 

Bupati Sleman Harda Kiswaya menjelaskan, perintah itu dia hormati. Hanya saja di wilayah kabupaten, khususnya Sleman, pelayanan tidak akan optimal. Apalagi jika ada masyarakat yang memiliki persoalan mendesak, WFH berpotensi merumitkan pertolongan yang diberikan.

Advertisement

Dia menegaskan, Bumi Sembada akan tetap melakukan pelayanan seperti biasa. "Kalau di Sleman WFH itu pelayanan nggak bisa optimal. Banyak pertimbangan kami untuk  melayani seperti biasa," katanya saat ditemui awak media di Kompleks Pemkab Sleman, Rabu (1/6/2026). 

Harda mengaku sudah melakukan dialog dengan organisasi perangkat daerah. Hasilnya tidak ada sektor yang memungkinkan untuk WFH. Paling mungkin hanya dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo).

Advertisement

Hanya saja jika diterapkan pada satu instansi saja, terjadi ketidakmerataan kebijakan. Baginya, semua ASN bertugas untuk melayani masyarakat.  Pria asal Kapanewon Godean ini menyebut, keputusan tidak WFH ini juga tidak dipermasalahkan oleh ASN di Bumi Sembada.

Dia mengklaim hal ini tidak akan mengganggu kesejahteraan dan kinerja mereka.  "Nuwun sewu, saat perintah ini diturunkan mungkin secara umum saja dilihat pelayanan. Tapi di wilayah enggak dipertimbangkan," tambahnya. Sementara soal penghematan bahan bakar minyak (BBM), dia menegaskan tidak akan secara serampangan langsung mengurangi kuota sebagai bentuk kehati-hatian. Strateginya adalah dengan melakukan peninjauan dahulu untuk tiap-tiap agenda.

Jika memang kegiatannya tidak diperlukan, maka tidak dilakukan. Kebijakan ini dia yakin akan terjadi efisiensi dengan sendirinya. "Betul-betul BBM sebagai napasnya kegiatan itu agar bisa mendukung agenda dengan baik," katanya. 

Disinggung soal kemungkinan arahan penggunaan transportasi umum, dia mengaku belum ada. Harda menilai ini belum memungkinkan karena ketersediaan transportasi umum yang belum mendukung.

Begitu juga dengan penggunaan sepeda yang dia nilai berpotensi menyulitkan bagi ASN yang jarak rumahnya jauh dengan kantor Pemkab Sleman.  "Sepeda ya yang suka saja. Kalau rumahnya Cangkringan setiap hari ke sini, ya bagaimana," tambahnya. (del/laz)

Advertisement
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Sleman Bantu Pembiayaan Pengobatan Korban Kecelakaan Suporter PSS di Madiun

Pemkab Sleman Bantu Pembiayaan Pengobatan Korban Kecelakaan Suporter PSS di Madiun

Pemkab Sleman memastikan bakal mengawal penanganan para korban dari suporter PSS yang mengalami kecelakaan di Km 616 Tol Ngawi-Kertosono, tepatnya di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Madiun, Minggu (18/10) pagi lalu.

Kalahan Jangan Salahkan Suporter, Bupati Sleman dan Slemania Minta Manajemen Segera Evaluasi Tim

Kalahan Jangan Salahkan Suporter, Bupati Sleman dan Slemania Minta Manajemen Segera Evaluasi Tim

Kalahan Jangan Salahkan Suporter, Bupati Sleman dan Slemania Minta Manajemen Segera Evaluasi Tim

Bupati Harda Kiswaya Buka Suara terkait Training Ground PSS Sleman; Bukan soal Perizinan

Bupati Harda Kiswaya Buka Suara terkait Training Ground PSS Sleman; Bukan soal Perizinan

Bupati Sleman Harda Kiswaya mengonfirmasi kendala utama proyek pembangunan fasilitas training ground untuk PSS Sleman.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer