Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Bantul Akan Terapkan WFH bagi ASN Minggu Depan

CA
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budi Raharja. Cintia Yuliani/Radar Jogja
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budi Raharja. Cintia Yuliani/Radar Jogja

Advertisement

 

BANTUL - Pemkab Bantul akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, mulai minggu kedua di bulan April. Sekda Bantul Agus Budi Raharja mengatakan, penerapan WFH tidak dilakukan pada Jumat pekan ini karena bertepatan dengan libur nasional. 


Oleh karena itu, kebijakan baru akan mulai diberlakukan pada minggu berikutnya. "Minggu depan kita akan tetapkan SK Bupati, toh Jumat besok libur, jadi ngga usah pake WFH, WFO toh libur," jelasnya saat ditemui di Pendapa Parasamya II Kompleks Manding, Rabu (1/4).


Namun demikian, tidak semua ASN dapat menjalankan WFH. Ia menjelaskan, sejumlah jabatan dan unit kerja tetap harus bekerja dari kantor, di antaranya pejabat tinggi pratama eselon III, camat, lurah, layanan kesehatan, unit perizinan, unit pendidikan, unit pendapatan, serta unit layanan publik lainnya. "Jadi diatur tidak semua yang WFH," katanya.


Ia menambahkan, Pemkab Bantul sebelumnya telah memiliki konsep work from anywhere (WFA), sehingga mekanisme pemantauan presensi dan kinerja sebenarnya sudah pernah diterapkan. 

Advertisement


"Beberapa kasus kebetulan kami sudah melakukan WFA seperti tenaga ahli Kominfo, itu kan ngga harus mengerjakan di kantor," bebernya.


Sementara itu, Bupati Abdul Halim Muslih menyebut, kebijakan WFH merupakan salah satu upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah berupaya agar pekerjaan tetap berjalan, namun konsumsi BBM dapat ditekan.


"Salah satu ide untuk itu maka munculah kebijakam WFH. Tetapi WFH ini tidak bisa digeneralisASI bagi seluruh apatur pemerintah," katanya.


Ia mencontohkan, banyak aparatur yang memiliki tugas lapangan, seperti Satpol PP yang melakukan penertiban maupun petugas irigasi yang mengatur aliran air. "Dan banyak lagi petugas pajak, misalnya yang harus melakukan verifikasi lapangan," katanya.


Oleh karena itu, penerapan WFH akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan yang memungkinkan dikerjakan dari rumah. ASN yang bertugas memberikan layanan publik tetap harus bekerja dari kantor.

Advertisement
Editor : Herpri Kartun
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Baru Dilaksanakan Sekali, Jumlah Pegawai Sleman Yang Ikuti WFH Ada 171 Orang

Baru Dilaksanakan Sekali, Jumlah Pegawai Sleman Yang Ikuti WFH Ada 171 Orang

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah pada Jumat (8/5) lalu. Pada WFH pertama tersebut, baru ada 171 pegawai yang ikut serta.

Tak Semua Tugas ASN Bisa Diselesaikan AI, Korpri Kulon Progo Gelar Pelatihan   

Tak Semua Tugas ASN Bisa Diselesaikan AI, Korpri Kulon Progo Gelar Pelatihan  

ASN Pemkab Kulon Progo mengikuti pelatihan penggunaan AI di Aula Adikarto, Komplek Pemkab Kulon Progo.

Anggaran Terbatas, Hanya Usulkan 100 Formasi CPNS

Anggaran Terbatas, Hanya Usulkan 100 Formasi CPNS

Pemkab Bantul mengusulkan 100 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk rekrutmen 2026. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun. Berdasar data Badan K

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer