JOGJA – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DIY menyebut bahwa DIY masih menghadapi masalah backlog perumahan yang cukup besar.
Berdasarkan data terakhir, ada sekitar 15.150 unit rumah yang masih belum terwujud untuk memenuhi kebutuhan hunian di wilayah DIY.
Mengingat jumlah penduduk DIY yang diperkirakan sekitar tiga juta jiwa, angka backlog tersebut dinilai cukup signifikan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Ketua DPD REI DIY Ilham Muhammad Nur mengatakan, angka backlog tertinggi kemungkinan besar terjadi di Kota Jogja.
Namun selain itu, daerah seperti Kabupaten Bantul masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan hunian.
“Dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat," ujarnya, Senin (24/3/2025).
Baca Juga: Pemkab Gunungkidul Salurkan Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Warga Kurang Mampu
Ilham menjelaskan, pasar perumahan di Bantul dan Kulon Progo masih sangat terbuka luas.
Masyarakat di daerah itu cenderung mendukung perkembangan investasi properti.
Hal ini, kata dia, menjadi peluang bagi pengembang untuk memperluas kawasan hunian.
Namun di sisi lain, kondisi pasar properti di DIY secara keseluruhan sedang mengalami pelambatan yang cukup signifikan.
Ilham menyebut, dalam dua bulan terakhir, penjualan properti di DIY menurun drastis hingga mencapai angka 50 persen.
"Pada bulan Januari kondisi pasar masih cukup baik, tetapi masuk Februari dan Maret penjualan turun tajam,” ungkapnya.
Menurutnya, hampir seluruh sektor usaha di DIY mengalami pelambatan.
Termasuk sektor properti. Hal itu membuat banyak pengusaha properti di DIY yang mulai mengencangkan ikat pinggang karena kondisi ini.
Ilham menilai, salah satu faktor utama yang menyebabkan pelambatan pasar properti ini adalah ketidakpastian ekonomi yang sedang terjadi di tingkat nasional dan regional.
Serta masalah terkait pencairan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sangat diharapkan oleh pengembang dan masyarakat.
“Sampai sekarang Menteri PUPR belum menandatangani persetujuan untuk pencairan dana FLPP. Ini tentu berdampak karena dana tersebut belum bisa disalurkan ke bank pelaksana," katanya.
Meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat, Ilham tetap optimistis dan berharap kondisi pasar properti akan membaik usai Lebaran 2025.
Dia menekankan pentingnya bagi para pengembang untuk menyiapkan strategi yang tepat guna mengatasi situasi ini.
Seperti melakukan rescheduling atau restrukturisasi pembiayaan, yang sebelumnya pernah diterapkan selama masa pandemi Covid-19.
"Kami tidak bisa memprediksi ke depan, tetapi harapan kami setelah lebaran, pasar bisa kembali normal," harapnya. (tyo)
Editor : Winda Atika Ira Puspita