RADAR JOGJA - Belakangan institusi pendidikan cukup marak dengan beredarnya kabar beberapa perguruan tinggi menjalin kerja sama dengan pihak pinjaman online (pinjol) guna membantu para mahasiswanya dalam pembayaran SPP atau UKT. Berbeda dari kebanyakan kampus, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) justru memiliki platform pembiayaan internal bernama Baitul Maal wat Tanwil (BMT).
General Manager BMT UMY Uang Wari mengatakan, BMT adalah lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan dinas koperasi dan memiliki fungsi untuk membantu pembiayaan bagi para civitas akademika UMY dan masyarakat umum. "Kami ada skema pembiayaan bagi para civitas akademika UMY dan masyarakat umum," katanya pada Radar Jogja kemarin (4/2).
Uang kemudian menjelaskan teknis peminjaman bagi para civitas, terutama mahasiswa memiliki beberapa persyaratan. Adapun persyaratannya, antara lain, peminjam harus mahasiswa aktif UMY, lalu mendapat surat persetujuan dari dekan atau kaprodi, minimal peminjam adalah mahasiswa semester dua. Selain itu IPK juga jadi pertimbangkan hingga wajib dengan sepengetahuan orang tua saat meminjam.
"Syarat itu agar mereka pinjam serius untuk kebutuhan kuliah dan survei kami melibatkan orang tua. Kami hubungi mereka dan mengomunikasikan kebutuhan mahasiswa terkait, apakah benar sesuai dan sepengetahuan orangtuanya," terangnya.
Dalam prosesnya, ia menuturkan sangat mungkin terjadi mahasiswa yang mengajukan pinjaman tidak lolos apabila gagal menunjukkan syarat administratif sesuai yang diminta BMT. "Bisa juga mahasiswa gagal meminjam. Misalnya mereka berbohong, saat diminta nomor orang tua justru itu nomor temannya," ungkapnya mencontohkan.
Uang menyampaikan, peminjaman atau skema pembiayaan tersebut umumnya dilakukan di awal pergantian semester dan tidak ada maksimal peminjaman. "Tidak ada maksimalnya berapa. SPP tiap fakultas beda-beda, kami sesuaikan dengan kemampuan pembayaran orangtuanya," tuturnya.
Disebutnya, masa pembayaran bagi para peminjam itu berlangsung selama lima bulan atau saat semester tersebut berjalan. Ketika mereka tidak bisa menepati pembayaran selama lima bulan, maka akan ada konsekuensi mahasiswa itu belum bisa key in di semester berikutnya dan harus melunasi dulu baru bisa key in.
"Ada konsekuensi itu, tapi case seperti itu sedikit sekali. Jadi orang tua benar-benar mengusahakan untuk membayarnya," lontarnya.
Ia bercerita saat pandemi lalu pembiayaan yang dikeluarkan BMT UMY cukup tinggi dan Uang menyampaikan, BMT pernah mengeluarkan hingga Rp 520 juta dalam periode satu semester. "Ada sekitar 137 mahasiswa yang melakukan pinjaman di semester lalu. Untuk semester ini masih dalam penghitungan lebih lanjut," tambahnya.
Dikatakan, secara umum BMT UMY memiliki dua skema pembiayaan bagi para mahasiswanya. Yakni pembiayaan pendidikan dan pembiayaan sarana pendidikan. "Kalau sarana pendidikan itu seperti laptop dan sepeda motor. Itu bisa diajukan kapan saja, tidak harus di awal semester seperti kebutuhan SPP," bebernya.
Dalam penyaluran pembiayaannya sendiri BMT UMY tidak pernah memberikan uang cash kepada para peminjam. Hal itu dilakukan guna meminimalisasi potensi disalahgunakannya uang pinjaman.
"Misal bayar SPP, BMT yang bayar langsung ke kampus. Mahasiswa tinggal terima kuitansi. Begitu juga pembelian barang, kami yang membelikan sesuai kebutuhan mereka saat pengajuan. Itu untuk meminimalisasi kecurangan," tandasnya. (iza/laz)
Editor : Satria Pradika