PURWOREJO - Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menyatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukanlah sensus pajak. Yang ditargetkan untuk mengejar pajak dari masyarakat. Hal ini ditegaskan karena dia melihat masih ada sebagian masyarakat belum berkenan membuka diri terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dion mengamati terdapat sebagian masyarakat memiliki pemahaman jika hasil sensus akan dijadikan pedoman bagi petugas pajak untuk melakukan validasi data.
Padahal Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi salah satu instrumen untuk memotret kondisi ekonomi daerah. Dion pun mengajak masyarakat tidak takut untuk mengikuti sensus secara transparan.
"Sensus ini bukan untuk pendataan tarif pajak tentunya," jelasnya saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, Senin (29/6).
Dion meminta masyarakat untuk terlibat aktif serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun juga perlu didukung seluruh elemen, mulai dari perangkat daerah, unsur pemerintahan desa hingga masyarakat. "Jangan sampai ada blank spot, baik itu di pasar tradisional, di sentra UMKM, Desa Wisata atau pelaku ekonomi kreatif," pesannya.
Dia mendorong sosialisasi secara masif tentang pelaksanaan sensus agar masyarakat memahami pentingnya program Sensus Ekonomi 2026. Selain itu, Dion juga berharap sensus ini dapat menjangkau sektor informal, karena sektor tersebut menjadi bagian penting terkait kondisi ekonomi di Purworejo.
Sensus tersebut menurutnya cukup penting karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah ke depan. "Agar hasil datanya valid untuk penentuan arah kebijakan yang lebih tepat sasaran," jelas Dion.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Purworejo Budi Prawoto mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 sebagai rangkaian dari sensus ekonomi yang ke-5 yang telah dilakukan BPS.
Baca Juga: Dikeluhkan Warga dan Wisatawan hingga Berkata Kotor saat Lewat, JLFR Dilarang di Malioboro
Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan bagi perencanaan dan pembangunan nasional.
Secara khusus, sensus tersebut akan menyediakan informasi terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, dan ekonomi digital. Di samping itu juga menyajikan informasi soal ekonomi lingkungan dan ekonomi kreatif untuk menjawab transformasi ekonomi modern.
Dalam pelaksanaannya BPS Purworejo melibatkan 1.132 petugas untuk menjangkau 16 kecamatan. "Tentu pekerjaan ini harus adanya sinergitas," katanya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo