JOGJA - Polemik penyelenggaraan Jogja Last Friday Ride (JLFR) yang sempat memicu perdebatan di media sosial beberapa waktu terakhir, menjadi bahan evaluasi bersama berbagai pihak.
Akademisi, pemerintah, komunitas pesepeda, hingga pegiat ruang publik sepakat persoalan itu tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sudut pandang, melainkan membutuhkan komunikasi lintas sektor dan penataan ruang publik yang lebih komprehensif.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Kafe Iklim Tepo Sliro ing Ndalan: Merawat Ruang Bersama, Menjaga Harmoni Kota, yang digelar di Sirkel de Koffie, Sabtu (25/7).
Peneliti sekaligus Ketua Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dr Dewanti mengatakan, forum ini berupaya mempertemukan berbagai persepsi yang muncul setelah ramainya aktivitas pesepeda secara massal di Kota Jogja.
Baca Juga: Pengentasan Kemiskinan Butuh Gotong Royong, PSMTI Magelang Gelar Tebus Murah 2.000 Paket Sembako
"Persoalan yang dilihat itu nanti bisa diminimalisasi atau dicarikan jalan keluar. Kalau segala sesuatu itu diujicobakan lebih baik. Dari uji coba nanti akan terlihat plus minusnya, jadi bisa dievaluasi dan diperbaiki," ujarnya.
Menurut Dewanti, fenomena bersepeda secara massal sejatinya bukan persoalan baru, karena juga terjadi di berbagai kota lain.
Namun tantangan muncul ketika jumlah peserta sangat besar, sementara kapasitas jalan di Kota Jogja terbatas.
"Apa pun yang sifatnya massal memang tidak mudah dikontrol. Jalan kita sempit, sehingga bagaimana mengatasi kondisi seperti itu harus dipikirkan bersama," katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
