Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Khawatir Sensus Ekonomi Picu Kenaikan Pajak, BPS Kota Jogja Tegaskan Ini 

IG
Suasana transaksi jual beli cinderamata di Teras Malioboro, Kota Jogja, Kamis (25/6/2026). Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja
Suasana transaksi jual beli cinderamata di Teras Malioboro, Kota Jogja, Kamis (25/6/2026). Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja

Advertisement

JOGJA – Pelaksanaan sensus ekonomi telah berjalan sejak 15 Juni dan akan berakhir 31 Agustus mendatang oleh BPS Kota Jogja. Seiring itu, belum ada laporan penolakan dari warga untuk memberikan data.

Namun, justru marak kekhawatiran warga atas pendataan tersebut berkaitan dengan kenaikan pajak.

Salah satu yang khawatir adalah warga Kemantren Danurejan Rizki Yunanto. Hasil dari pendataan sensus ekonomi berdampak pada pengeluaran pajak. Sebab sepengetahuannya, dalam sensus ekonomi akan didata perihal kepemilikan aset dan harta benda pribadi.

Meski nantinya akan terbuka dan jujur kepada petugas sensus, Rizki berharap petugas yang melakukan pendataan bisa menjelaskan secara rinci terkait dengan maksud dan tujuan sensus. Termasuk apakah akan berdampak pada kenaikan pajak kepada pemerintah.

“Kalau khawatir itu ada, karena informasi yang beredar kan berkaitan dengan kenaikan pajak dan sebagainya. Jadi saya harap nanti petugas menjelaskan data ini untuk apa,” ujar Rizki kepada Radar Jogja, Kamis (25/6/2026).

Advertisement

Selain Rizki, kekhawatiran juga dirasakan oleh Yohanes Bayu. Warga Kemantren Ngampilan ini mengaku was-was apabila data yang diberikan kepada sensus berkaitan dengan kenaikan pajak kepada pemerintah.

Menurutnya, di tengah kondisi perekonomian yang kurang stabil seperti sekarang tidak elok jika pemerintah justru menaikkan nominal pembayaran pajak. Baik itu pajak penghasilan maupun pajak aset seperti kendaraan dan pajak bumi dan bangunan.

Yohanes berharap, dalam pendataan sensus ekonomi itu petugas tidak hanya fokus mencatat harta pribadi yang dimiliki.

Namun petugas juga perlu menggali apakah pendapatan masyarakat sudah mampu mencukupi pengeluaran. Ini agar kebijakan pemerintah terkait pajak tidak memberatkan.

“Soalnya selama ini penghasilan juga sangat pas-pasan untuk hidup dan membayar tagihan,” terangnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sekprov DIY Ingatkan BUMD Tak Sekadar Kejar Laba, Juga Harus Perkuat Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Sekprov DIY Ingatkan BUMD Tak Sekadar Kejar Laba, Juga Harus Perkuat Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY mengingatkan badan usaha milik daerah (BUMD) agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha. Di tengah tuntutan peningkatan kinerja bisnis, BUMD juga diminta tetap menjalankan ...

Gubernur DIY HB X Turut Jadi Responden Sensus Ekonomi 2026, BPS Berharap Partisipasi dan Kepercayaan Publik Meningkat 

Gubernur DIY HB X Turut Jadi Responden Sensus Ekonomi 2026, BPS Berharap Partisipasi dan Kepercayaan Publik Meningkat 

Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X turut menjadi responden Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Petugas sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY langsung mendatangi kediaman HB X di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Jogja ...

Pasar Kangen TBY 2026 Resmi Dibuka, 300 Tenant Ramaikan Nostalgia dan Ekonomi Rakyat

Pasar Kangen TBY 2026 Resmi Dibuka, 300 Tenant Ramaikan Nostalgia dan Ekonomi Rakyat

JOGJA - Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta (TBY) 2026 resmi dibuka, Senin (22/6). Selama sepekan ke depan, ratusan pelaku UMKM, seniman, dan komunitas budaya akan memadati kawasan TBY melalui beragam sajian kuliner

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer