MAGELANG - Pemkot Magelang tengah bersiap menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah menyusul pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar.
Meski angka pastinya belum diumumkan secara resmi, pemkot telah mulai menyusun langkah antisipasi dan pemetaan ulang terhadap seluruh program kerja.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengutarakan, kebijakan penyesuaian anggaran tersebut menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengutarakan, kebijakan penyesuaian anggaran tersebut menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah menginventarisasi seluruh kegiatan dan belanja daerah, baik belanja rutin maupun belanja modal, agar bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan terkini.
Pemkot pun sudah memetakan semua kegiatan berdasarkan skala prioritas untuk merespons pemotongan TKD.
Pemkot pun sudah memetakan semua kegiatan berdasarkan skala prioritas untuk merespons pemotongan TKD.
"Jadi, nanti program-program yang betul-betul penting dan berdampak langsung pada masyarakat akan menjadi yang utama," ujar Damar di Pendopo Pengabdian, Rabu (15/10/2025).
Baca Juga: Rapat Paripurna Hari Jadi ke-74 Kulon Progo Kenakan Bahasa Jawa dan Pakaian Adat
Dia menegaskan, meskipun sebagian program harus mengalami penyesuaian, kebutuhan dasar pegawai tetap menjadi hal yang tidak bisa dikompromikan.
Dia menegaskan, meskipun sebagian program harus mengalami penyesuaian, kebutuhan dasar pegawai tetap menjadi hal yang tidak bisa dikompromikan.
"Kalau soal gaji pegawai, itu prioritas utama yang wajib dipenuhi. Tidak boleh dipotong. Tapi kegiatan lain di luar itu tentu menyesuaikan skala prioritas," imbuhnya.
Menurut Damar, kebijakan efisiensi tersebut tidak bisa dijalankan sepihak oleh eksekutif.
Menurut Damar, kebijakan efisiensi tersebut tidak bisa dijalankan sepihak oleh eksekutif.
Baca Juga: Damkar Gunungkidul Evakuasi Ular Piton Sepanjang 2,5 Meter di Permukiman, Pastikan Warga Aman
Karena itu, pemkot telah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membangun sinergi dan mencari solusi bersama agar program strategis daerah tetap berjalan.
"Antara eksekutif dan legislatif harus bersinergi. Kita duduk bersama mencari cara terbaik agar pelayanan publik tetap berjalan, walau dengan postur anggaran yang lebih terbatas," terangnya.
Dia mengatakan, pemkot akan meninjau kembali berbagai kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Antara eksekutif dan legislatif harus bersinergi. Kita duduk bersama mencari cara terbaik agar pelayanan publik tetap berjalan, walau dengan postur anggaran yang lebih terbatas," terangnya.
Dia mengatakan, pemkot akan meninjau kembali berbagai kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Damar menyebut, sejumlah program unggulan seperti angkot gratis, layanan kesehatan pagi dan sore, serta bantuan Rp 50 juta per RT per tahun tetap akan diupayakan berjalan, namun dengan kemungkinan adanya penyesuaian skala atau waktu pelaksanaan.
"Kegiatan-kegiatan tersebut tetap kita upayakan karena berdampak langsung ke masyarakat. Tapi tentu ada semacam penyesuaian agar tetap realistis dengan postur anggaran yang baru," katanya.
Selain efisiensi anggaran, Damar juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dari seluruh perangkat daerah untuk mencari alternatif pembiayaan kegiatan publik.
"Kegiatan-kegiatan tersebut tetap kita upayakan karena berdampak langsung ke masyarakat. Tapi tentu ada semacam penyesuaian agar tetap realistis dengan postur anggaran yang baru," katanya.
Selain efisiensi anggaran, Damar juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dari seluruh perangkat daerah untuk mencari alternatif pembiayaan kegiatan publik.
Dia mencontohkan perlunya menggandeng pihak swasta, sponsor, dan partisipasi masyarakat agar kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya tetap dapat berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemkot Magelang tidak akan meninggalkan arah pembangunan yang sudah dicanangkan, yakni menjadikan Magelang sebagai kota meeting, incentive, convention, exhibition (MICE).
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemkot Magelang tidak akan meninggalkan arah pembangunan yang sudah dicanangkan, yakni menjadikan Magelang sebagai kota meeting, incentive, convention, exhibition (MICE).
Damar menilai, branding ini justru bisa menjadi sumber penggerak ekonomi baru jika dikelola dengan strategi yang adaptif dan efisien.
Baca Juga: Gapura Selamat Datang Bantul Bakal Dipindah ke Perempatan Dongkelan, Tegaskan Wilayah Utara Bagian dari Kawasan Perkotaan
Dia menegaskan, setiap kegiatan pemerintah ke depan akan menggunakan prinsip cost and benefit, yaitu efisiensi biaya dengan hasil maksimal.
Dia menegaskan, setiap kegiatan pemerintah ke depan akan menggunakan prinsip cost and benefit, yaitu efisiensi biaya dengan hasil maksimal.
Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
"Kita ingin setiap program berjalan sistematis, terukur, dan terencana. Tidak asal jalan, tapi betul-betul memberi manfaat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi," lontarnya.
"Kita ingin setiap program berjalan sistematis, terukur, dan terencana. Tidak asal jalan, tapi betul-betul memberi manfaat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi," lontarnya.
Baca Juga: Tunggu Sampai Rekomtek Turun, Penambang Rakyat Sungai Progo Akan Bermalam di BBWSSO
Damar menambahkan, meski menghadapi pemotongan anggaran cukup besar, pemkot tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif.
Damar menambahkan, meski menghadapi pemotongan anggaran cukup besar, pemkot tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif.
Fokus utama diarahkan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, dua isu yang menurutnya tidak bisa ditunda meskipun ruang fiskal menyempit. (aya)