Program tersebut mencakup upaya peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, hingga edukasi masyarakat, dengan total anggaran mencapai Rp18,6 miliar.
Kepala DLH Gunungkidul Hary Sukmono mengatakan, seluruh program tersebut diarahkan untuk mendukung capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunungkidul.
“Kami punya target yang jelas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terukur dari tiga parameter utama itu kualitas air, udara, dan tutupan lahan,” ujarnya saat ditemui di kantornya pada Senin, (27/10/2025).
Hary mengaku program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) DLH 2025 pasca efisiensi disusun untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan umum daerah.
Meskipun sepat terjadi perubahan Renja, pihaknya tetap fokus pada pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Dalam dokumen resmi ia bagikan, DLH Gunungkidul telah melaksanakan 10 program, 18 kegiatan, dan 44 subkegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp18,6 miliar setelah efisiensi dari anggaran awal Rp21,3 miliar.
Hingga triwulan I tahun 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp2,67 miliar atau sekitar 14,4 persen, dengan capaian kinerja 17,54 persen.
Selain itu, DLH juga menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang terdiri dari Indeks Kualitas Air 75,43, Indeks Kualitas Udara 72,11, dan Indeks Kualitas Lahan 60,9.
Adapun tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan diproyeksikan meningkat menjadi 58,55 persen pada akhir 2025.
“Target ini realistis karena kami melihat tren peningkatan partisipasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan,” imbuh Hary.
Sementara itu, Sekretaris DLH Gunungkidul Madyarina Mulyaningsih menambahkan, beberapa program mengalami penyesuaian target dan alokasi biaya agar capaian indikator kinerja lebih optimal.
Kendati demikian, Madyarina menyebut program pengelolaan persampahan menyerap anggaran terbesar, yakni lebih dari Rp6,2 miliar, yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan sampah di TPA, penguatan kelompok pengelola sampah, serta pengawasan terhadap pengelolaan oleh pihak swasta.
Menurutnya, penanganan sampah menjadi tantangan utama Gunungkidul. Karena itu, kata dia, pihaknya mengedepankan sinergi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.
“Program pengelolaan sampah kami tingkatkan karena menjadi isu utama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya. (bas)
Editor : Bahana.