JOGJA - Sebanyak 606 ribu pelaku usaha di DIY menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026 yang resmi dimulai Kamis (18/6/2026) hingga 31 Agustus 2026. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) menerjunkan 4.082 petugas untuk mendata aktivitas usaha dan ekonomi rumah tangga sebagai basis penyusunan kebijakan pembangunan serta penguatan daya saing daerah.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo mengatakan, dari total usaha yang akan didata tersebut, sekitar 596 ribu merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sedangkan usaha menengah dan besar berjumlah sekitar 9.470 unit usaha.
"Kami tidak hanya mencatat para pelaku usaha, tapi akan door to door ke rumah, mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada di dalam keluarga di DIY," katanya di sela seremonial yang berlangsung di Teras Malioboro 1 Kamis (18/6/2026) sore.
Baca Juga: Usai Sukses dengan Embarkasi Haji, YIA Buka Rute Umrah Direct Flight ke Jedah Atau Madinah
Sonny menjelaskan, terdapat sejumlah perbedaan mendasar pada Sensus Ekonomi 2026 dibanding pelaksanaan sebelumnya 10 tahun lalu. Selain mendata pelaku usaha, petugas juga akan mendatangi rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang dilakukan keluarga.
Selain itu, durasi sensus diperpanjang menjadi 2,5 bulan agar cakupan pendataan lebih menyeluruh. BPS juga mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu proses validasi data.
AI digunakan untuk memverifikasi klasifikasi usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sehingga meminimalkan kesalahan input data oleh petugas.
"Ketika dia masukkan kode KBLI, AI akan cek apakah betul atau salah kode yang diberi. Kalau salah, diminta untuk diulangi lagi. Jadi banyak yang kami gunakan untuk mencoba melakukan filter supaya kualitas datanya lebih baik," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Magelang Dorong Uji Tera Pertashop untuk Lindungi Konsumen dari Takaran BBM Tak Akurat
Data yang dikumpulkan petugas langsung dikirim ke pusat melalui perangkat digital untuk diverifikasi secara berjenjang. Dalam kesempatan tersebut, Sonny juga menyoroti capaian ekonomi DIY yang dinilai sangat positif. Sepanjang 2025, DIY turut mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen atau tertinggi di Pulau Jawa.
"Ini tidak mudah karena mencapai persentase sampai 5,49 itu hal yang luar biasa di tengah kondisi global yang penuh tantangan," ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, BPS mengusung pesan TIR, yakni terima petugas Sensus Ekonomi 2026, isi data dengan benar, dan rahasia data pasti terjaga. Adapun bagi seluruh petugas sensus, BPS memberikan dua pesan utama, yakni memastikan tidak ada usaha yang terlewat dan menjamin data yang dikumpulkan akurat.
Sementara itu, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam (PA) X menegaskan, hasil sensus ekonomi akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Terlebih, DIY yang bertumpu pada sektor jasa, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, dan UMKM membutuhkan data yang akurat mengenai dinamika dunia usaha.
"Kita perlu tahu bagaimana usaha-usaha tumbuh, bagaimana transformasi digital berkembang, apa tantangan yang dihadapi pelaku usaha, dan di mana peluang baru bisa dikembangkan," kata PA X.
Ia menambahkan, data sensus akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, hingga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
PA X juga mengajak seluruh masyarakat DIY berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
"Mari kita sambut petugas BPS dengan baik, beri data yang benar dan lengkap. Setiap data yang kita sampaikan akan jadi pijakan bagi kebijakan pembangunan yang menentukan masa depan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan," pesannya.
Baca Juga: Disnaker Kebumen Bakal Gelar Job Fair 25-26 Juni, Pastikan Ada 2.000 Lowongan Kerja
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyomenambahkan, dengan data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia juga mengingatkan sensus ekonomi hanya dilakukan setiap satu dekade sekali sehingga momentum tersebut tidak boleh disia-siakan.
"Kami imbau kepada seluruh warga untuk terbuka, karena data sensus pun dirahasiakan. Jadi jangan khawatir nanti data itu akan bocor, itu sudah ditanggung penuh oleh BPS," pesannya. (iza/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita