BANTUL - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pendataan sensus ekonomi di Bantul. Sebanyak kurang lebih 500 ribu penduduk di Bumi Projotamansari ini akan dilakukan pendataan.
Ketua Tim Kerja Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS DIY Kusriatmi mengatakan, sensus ekonomi dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Tahun ini adalah tahun kelima dilaksanakan sensus. "Tujuan sensus memotret wajah perekonomian Indonesia secara utuh, termasuk di Kabupaten Bantul," jelasnya saat sambutan acara Pencanangan Sensus Ekonomi di Pendopo Parasamya Pemkab Bantul Kamis (18/6).
Lanjutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan jawaban yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya penting untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. "BPS menjamin seluruh Informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaannya," katanya.
Dengan adanya sensus ekonomi, terlihat bahwa jumlah usaha atau perusahaan di Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun ke ke tahun. Jumlah usaha tercatat sebanyak 100.314 unit pada tahun 2006, meningkat menjadi 139.583 unit di tahun 2016. Secara keseluruhan jumlah usaha atau perusahaan di Bantul mengalami peningkatan sekitar 39,15 persen dalam periode 2006 hingga 2016.
"Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi dan kewirausahaan masyarakat terus berkembang," tuturnya.
Data yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, sensus ekonomi sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pembangunan di sektor pemerintahan. Halim mengaku telah didatangi petugas sensus dan diwawancarai secara sangat lengkap. Mulai dari kondisi keluarga, potensi penyakit masing-masing anggota keluarga, aset, pendapatan, hingga pengeluaran.
"Sehingga nanti Indonesia atau negara akan mendapatkan informasi yang merupakan cerminan dari kondisi ekonomi bangsa," jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah menerapkan perencanaan pembangunan berbasis bukti, bukan sekadar perkiraan. Menurutnya, data yang akurat akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaku UMKM, lokasi usaha, alamat, hingga potensi yang dimiliki.
Selain itu, data tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat, termasuk mengidentifikasi masyarakat berdasarkan kelompok desil.
"Sehingga dengan informasi yang akurat ini mudah-mudahan ke depan tidak ada fasilitas yang salah sasaran," harapnya.
Meskipun, hingga saat ini dia mengakui masih terdapat sejumlah bantuan dan fasilitas yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Tujuannya agar pembangunan ekonomi kita lebih inklusif. Inklusif itu memperhatikan yang paling bawah dan berkelanjutan," pungkasnya. (cin)