BANTUL - Keluarnya peraturan menteri keuangan (PMK) baru ditunggu oleh banyak pihak. Tak terkecuali Pemkab Bantul. Sebab sebelum PMK baru keluar, lelang pengadaan barang dan jasa (PBJ) tak bisa dilakukan.
"Prediksi saya awal Februari PMK sudah terbit," lontar Kepala Bagian PBJ Setda Bantul Sunarto Selasa (28/1/2025).
Kondisi tersebut membutuhkan waktu yang lama dalam proses klarifikasi. "Klarifikasi mengharuskan kami ke beberapa tempat," lanjut Sunarto.
Saat ini, masih ada sembilan proyek di Bantul yang tertunda. Yakni paket Jalan Dingkikan-Peleman dengan nilai Rp 2,7 miliar. Kemudian paket rehabilitasi jaringan irigasi di Pacar Rp 515 juta, paket rehabilitasi jaringan irigasi di Jotawang Rp 2 miliar, dan paket rehabilitasi jaringan irigasi di Sindet Rp 891,8 juta.
Baca Juga: Jadi Lokasi Tontonan Dam Srandakan yang Jebol, Jembatan Srandakan Lama Ditutup
Ada juga paket Jalan Sindet-Plencing nilainya Rp 1,5 miliar, paket rehabilitasi jaringan irigasi di Timbulsari senilai Rp 891,9 juta, dan paket rehabilitasi jaringan irigasi di Kemiri dengan nilai Rp 739,6 juta. Kemudian paket rehabilitasi di Jalan Sindon-Bibis senilai Rp 426,4 juta, dan paket jalan Sumberagung-Potrobayan dengan nilai Rp 497,7 juta.
Baca Juga: Menyelami Sejarah Etnis Tionghoa di Magelang, Ada Dokter Gigi Presiden Sukarno hingga Pabrik Kecap
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Bantul Trisna Manurung menyebut, sosialisai PMK oleh Mendagri dan Menkeu akan dilakukan pada 6 Februari. Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada tanda tangan kontrak atas lelang yang telah dilakukan. "Harapannya PMK cepat terbit," tegasnya. (rul/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita