RADAR JOGJA – Mereka bukan orang berkebutuhan khusus. Tapi berkemampuan khusus. Bukan pula golongan warga miskin yang selalu menadahkan tangan pada pemerintah. Mereka justru ingin terus berkarya dan mandiri. Ke depan, mereka harus lebih banyak mendapat peran untuk turut berkiprah dalam pembangunan Sleman. Porsi anggaran pemberdayaan bagi penyandang disabilitas perlu didongkrak lagi. Itulah bentuk apresiasi Danang Wicaksana Sulistya (DWS) saat berdialog dengan perwakilan forum disabilitas Sleman di Sinduharjo, Ngaglik Rabu (30/9).
Menurut DWS, sudah sepantasnya pemerintah daerah menghargai peran dan kiprah para penyandang disabilitas. Sekaligus melibatkan mereka secara aktif dalam pembangunan. “Saya justru selalu terinspirasi dari panjenengan semua. Dengan kemampuan khusus teman-teman tetap semangat dan selalu kompak,” ujar calon bupati Sleman nonor urut 1 itu.
Dikatakan, pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam rangka membangun manusia seutuhnya. Termasuk dengan memperkuat perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. “Pemberdayaan kaum difabel, hingga pengembangan layanan khusus bagi komunitas berkebutuhan khusus menjadi salah satu concern saya,” ungkap pria yang pada Pilkada Sleman 2020 berpasangan dengan kader Nahdlatul Ulama Agus Choliq (ACH).
Bersama ACH, DWS berkomitmen merangkul seluruh elemen masyarakat untuk membangun sumber daya manusia di Sleman.
Pernyataan DWS tersebut menanggapi uneg-uneg komunitas disabilitas yang disampaikan oleh Triyono, penggagas Difa Bike (ojek online difabel), dan rekan-rekannya.
Menurut Triyono, para penyandang disabilitas butuh banyak ruang diskusi dengan pemerintah. Untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Agar mereka bisa menjadi bagian dari pembangunan Kabupaten Sleman. Namun ruang diskusi itu, menurutnya, sejauh ini sangat terbatas. “Kami bukan hanya ingin menjadi objek. Tapi sebagai objek dari pembangunan di Sleman,” tegasnya.
Triyono memaparkan, jumlah penyandang disabilitas di Sleman cukup signifikan. Persentasenya mencapai 0,07 persen dari total penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Namun sejauh ini alokasi anggaran untuk pemberdayaan disabilitas masih sangat minim. Padahal, Sleman telah memiliki peraturan daerah khusus tentang difabel. Yakni Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini merupakan turunan dari Perda DIJ Nomor 4 Tahun 2012.
Triyono berharap, regulasi yang ada ke depan dibuat turunannya hingga level desa atau padukuhan. Bahkan sampai RT/RW. “Kami kawal terus ini. Agar konsentrasi untuk difabel lebih jelas,” katanya.
Triyono mengingatkan pemerintah pentingnya menghapus stigma penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga miskin. Karena tak sedikit difabel berhasil menjadi pengusaha. Sebut saja Waluyo, pengusaha madu beroda tiga dari Pandanaran, Ngaglik. Ada juga Iswanto, si pengusaha konveksi yang sempat kebanjiran order membuat alat perlindungan diri (APD) beberapa waktu lalu. “Teman-teman difabel itu bukan hanya butuh makan dan minum. Tapi pendidikan dan kebutuhan layak lainnya,” tegasnya. “Kami ingin terus berusaha menjadi masyarakat Indonesia seutuhnya,” tandas Triyono. (*/tim)
Editor : Editor Content