Hari ini justru menampilkan situs judi online (judol). Jika diklik langsung mengarah ke alamat https://www.google.com/amp/s/amp.luckypiggy.site/taxi33856/.
Di dalamnya ada konten iklan judol QRIS 2026. Dengan iming-iming apabila kalah, seratus persen uang bisa kembali. Peristiwa semacam ini pernah terjadi pada 2023 lalu.
Juru Bicara PN Sleman, Jayadi Husain menjelaskan, saat ini sedang dilakukan penanganan oleh tim IT karena kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan laporan yang diterima, data website PN Sleman aman dan tidak terafiliasi link judol.
"Hanya indeks pencarian Google dan itu sedang diusahakan perbaikan ke bagian hosting dan Google," katanya dikonfirmasi, Selasa (10/2).
Dia menjelaskan, kondisi ini memang berdampak pada informasi publik di website yang terkendala saat diakses. Jika masyarakat membutuhkan layanan yang mendesak, seperti pos bantuan hukum agar langsung menghubungi kontak PN Sleman.
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Forensika Digital (PUSFID) Universitas Islam Indonesia (UII) Yudi Prayudi menjelaskan, setelah ditelusuri tidak ada gangguan, peretasan, maupun penyimpangan pada website https://sipp.pn-sleman.go.id. Anomali ini terjadi pada lapisan mesin pencari.
Dalam proses crawling, mesin pencari tidak hanya mengunjungi halaman tujuan. Tetapi juga mengumpulkan informasi dari berbagai halaman lain di internet yang menautkan URL tersebut.
Apabila sejumlah besar situs eksternal menautkan alamat PN Sleman pada promosi judi, mesin pencari dapat menyimpulkan konteks tersebut relevan dengan halaman tujuan.
"Pelaku sengaja memproduksi konten spam atau promosi judi dalam jumlah besar. Sambil mencantumkan alamat domain resmi PN Sleman," katanya.
Dari sudut pandang pelaku, pendekatan ini dipilih sebagai strategi yang dianggap efisien dengan risiko teknis dan hukum relatif rendah.
Pelaku memahami mesin pencari seperti Google bekerja berdasarkan asosiasi dan sinyal relevansi, bukan verifikasi langsung atas kebenaran atau kepemilikan konten.
Dengan menempelkan narasi promosi judi pada berbagai konten eksternal yang menyebut alamat domain resmi lembaga negara, pelaku berharap mesin pencari akan mengaitkan konteks tersebut dengan URL yang memiliki reputasi tinggi.
Jadi, promosi mereka muncul pada hasil pencarian tanpa harus mengelola atau mempertahankan domain sendiri.
"Orientasi utamanya adalah memperoleh trafik dan eksposur semaksimal mungkin dengan biaya rendah, sambil memindahkan risiko reputasional kepada institusi yang namanya ditunggangi," katanya.
Yudi menjelaskan, upaya mitigasi yang relevan tidak diarahkan pada perubahan struktural atau teknis internal sistem SIPP. Namun, pada pengendalian domain tersebut saat direpresentasikan dan diinterpretasikan oleh mesin pencari.
Langkah mitigasi utama difokuskan pada pengelolaan indeks mesin pencari. Pengelola situs perlu melakukan verifikasi dan pengelolaan aktif domain melalui layanan resmi mesin pencari, khususnya Google Search Console.
Melalui mekanisme ini, URL yang menampilkan anomali dapat diperiksa secara spesifik, kemudian diajukan permintaan pembaruan indeks atau penghapusan informasi yang sudah tidak relevan.
Tindakan ini bertujuan untuk memaksa mesin pencari melakukan re-crawling dan re-indexing berdasarkan kondisi aktual halaman.
"Jadi, asosiasi judul dan cuplikan kembali mencerminkan konten resmi yang disajikan oleh server," kata Yudi. (del)
Editor : Bahana.