SLEMAN, RADAR JOGJA - Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan resmi dibuka secara terbatas pada Rabu (6/9/2023). Kabupaten Sleman pun kembali membuang sampah ke TPA yang berada di kabupaten Bantul tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Sleman menyebut kuota pembuangan yang didapatkan Bumi Sembada sebesar 135 ton per hari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Epiphana Kristyani mengatakan, kabupaten Sleman mendapatkan kuota pembuangan ke TPA Piyungan sebanyak 27 truk per hari atau sebanyak 135 ton jika satu truk mengangkut 5 ton sampah. Kuota sebesar itu diberikan untuk angkutan sampah milik pemerintah dan penyedia jasa angkut sampah swasta.
Epiphana menyampaikan, terkait dengan kuota pembuangan sampah yang diberikan kepada kabupaten Sleman itu pihaknya juga telah mensosialisasikan kepada para pengusaha jasa angkut sampah di wilayahnya. Mengingat jumlahnya pembuangan cukup terbatas, dia akan berkoordinasi penyedia jasa pembuangan sampah agar dibuatkan jadwal.
Disamping itu, Epiphana pun mendorong agar masyarakat bisa mengolah sampah secara mandiri. Seperti dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sehingga kemudian sampah yang dibuang dari kabupaten Sleman ke TPA Piyungan bisa berkurang.
"Kami menghimbau agar masyarakat mau mengurangi dan memilah sampah. Karena TPSS Tamanmartani juga sudah ditutup, sehingga (untuk pembuangan) kita hanya dapat memanfaatkan kuota di TPA Piyungan," ujar Epiphana, Rabu (6/9/2023).
Sebelumnya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan, gerakan pilah sampah cukup efektif untuk mengurangi produksi sampah di kabupaten Sleman. Pada bulan Juni lalu, dia mengklaim, sampah di Sleman dapat berkurang hingga 50 ton per hari, atau dari 300 ton menjadi 254 ton.
Dia pun menyatakan, pemkab kini juga sedang gencar mensosialisasikan gerakan pilah sampah dari rumah tangga. Bahkan, upaya tersebut diwujudkan dengan Surat Edaran (SE) Bupati Sleman dan sosialisasi yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Kustini juga mendorong agar pemerintah kalurahan bisa menyelesaikan permasalahan sampah dari desa. Contohnya yang sudah dilakukan oleh kalurahan Pandowoharjo dan Sinduadi melalui badan usaha milik kalurahan (bumkal)-nya.
"Ke depan kita juga akan menjajaki kerjasama dengan swasta untuk mengelola sampah," sambung Kustini. (inu)
Editor : Bahana.