RADAR JOGJA - Indonesia kembali mendapat kepercayaan penting dari komunitas internasional.
Sejak Januari 2026, Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jabatan ini akan dipegang selama satu tahun penuh.
Penunjukan tersebut menjadi momen bersejarah karena ini adalah kali pertama Indonesia memimpin Dewan HAM PBB, sejak lembaga tersebut dibentuk pada tahun 2006.
Dewan HAM PBB sendiri adalah badan di bawah PBB yang berfokus pada perlindungan dan pemajuan HAM di seluruh dunia.
Lembaga ini berfungsi sebagai forum dialog antarnegara untuk membahas berbagai isu HAM, mulai dari kebebasan sipil hingga perlindungan kelompok rentan.
Dewan ini beranggotakan 47 negara dari berbagai kawasan dunia dan keanggotaannya bersifat bergilir.
Setiap tahun, Dewan dipimpin oleh seorang Presiden yang dibantu empat Wakil Presiden dari kelompok regional berbeda.
Melansir dari portal resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026.
Momen tersebut bertepatan dengan rapat perdana Dewan HAM PBB untuk tahun 2026.
Sebelumnya, Indonesia telah lebih dulu memperoleh dukungan dari negara-negara kawasan Asia-Pasifik yang sepakat mengajukan Indonesia sebagai kandidat Presiden melalui mekanisme pemilihan regional.
Momentum Spesial di Usia 20 Tahun Dewan HAM PBB
Tahun 2026 juga terasa istimewa karena bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Situasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam mendorong kerja sama global di bidang hak asasi manusia, terutama melalui pendekatan dialog dan saling menghormati antarnegara.
Siapa yang Menjabat Presiden Dewan HAM PBB?
Presidensi Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.
Ia akan memimpin seluruh sidang Dewan HAM PBB sepanjang 2026.
Dalam perannya, Indonesia bertugas memastikan pembahasan isu HAM berjalan adil, terbuka, dan seimbang, tanpa memihak kepentingan negara tertentu.
Peran Indonesia Selama Memimpin Dewan HAM PBB
Selama menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan pertemuan resmi, sekaligus mengoordinasikan agenda pembahasan berbagai isu hak asasi manusia global.
Indonesia juga berperan menjaga komunikasi antarnegara agar tetap konstruktif, dengan mengedepankan dialog dan kerja sama dibandingkan pendekatan konfrontatif.
Meski keputusan Dewan HAM PBB tidak bersifat mengikat secara hukum, hasil sidang dan rekomendasinya memiliki pengaruh politik yang kuat dalam mendorong negara-negara menghormati standar HAM internasional.
Rekam Jejak Indonesia di Isu HAM Global
Kepercayaan ini tidak datang begitu saja.
Indonesia termasuk salah satu negara yang paling aktif terlibat di Dewan HAM PBB.
Selama ini, Indonesia telah beberapa kali menjadi anggota Dewan dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM.
Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia pernah memimpin lembaga pendahulunya, yaitu Komisi HAM PBB.
Hal ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam isu HAM di tingkat global.
“A Presidency for All”
Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”.
Tema ini menekankan semangat inklusivitas, keterbukaan, dan kerja sama lintas kawasan.
Indonesia ingin memastikan Dewan HAM PBB menjadi ruang dialog yang kredibel dan dipercaya semua pihak.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 bukan sekadar jabatan simbolik.
Ini menjadi bukti bahwa Indonesia dipandang memiliki rekam jejak, pengalaman, dan pendekatan diplomasi yang dipercaya dunia.
Tantangannya kini adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan peran ini untuk memperkuat kerja sama internasional dan menjaga nilai-nilai hak asasi manusia secara global. (Alya Ruhadatul Nabilah Aisy)
Editor : Meitika Candra Lantiva