RADAR JOGJA - Dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakatnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang melaksanakan berbagai program. Salah satu program prioritas yang dilaksanakan adalah pengentasan kemiskinan. Ditargetkan, pada tahun 2024 nanti, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang tinggal di kisaran 6,8 hingga 6,36 persen.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menjelaskan, untuk membangun Kota Magelang fokus pada tujuh prioritas pembangunan. Salah satu di antaranya adalah pengentasan kemiskinan.
”Program pengentasan kemiskinan, menjadi salah satu prioritas kami,” kata Dokter Aziz, panggilan akrab Wali Kota Magelang.
Baca Juga: Ortu Lebih Memilih PPDB secara Langsung, SMKN 3 Magelang Dibanjiri Pendaftar
Diakui, angka kemiskinan di Kota Magelang masih tinggi. Pada 2022, jumlah penduduk miskin 7,1 persen atau sekitar 8.650 jiwa dari jumlah penduduk Kota Magelang sebanyak 127.846 penduduk. Namun, jumlah itu masih lebih baik, jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 7,7 persen.
”Alhamdulillah ini (program pengentasan kemiskinan, Red) sudah berjalan. Bahkan, angka kemiskinan ini terus berangsur turun dari 7,7 persen pada tahun 2021, menjadi 7,1 persen pada tahun 2022,” tandasnya.
Tahun depan, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang diharapkan tinggal 6,8 hingga 6,36 persen dari total jumlah penduduk Kota Magelang. Target ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya oleh pemerintah, juga seluruh aktor pembangunan. Termasuk pengusaha, akademisi, dan masyarakat.
Pemkot Magelang memiliki sembilan program unggulan. Yakni, Rodanya Mas Bagia, Magelang Keren, Magelang Cantik, Jemput Sakit Antar Sehat, Jawani, Balai Belajar, Ngopi Bareng Pak Wali, Magesty, dan Progamis.
Dokter Aziz meminta seluruh OPD serius dan fokus bahu-membahu menterjemahkan, serta melaksanakan program tersebut untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Magelang. ”Saya akan terus memantau program yang dicanangkan agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dapat terkendali dengan matang. Sehingga, angka kemiskinan di Kota Magelang turun sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur bisa di angka empat persen saja,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang Handini Rahayu menambahkan, katagori penduduk miskin yang berlaku di Kota Magelang apabila biaya konsumsi kurang dari Rp 575 ribu per bulan.
”Ukuran miskin di setiap daerah berbeda-beda. Di Kota Magelang, angka garis kemiskinan tersebut menjadi nomor dua tertinggi di Jawa Tengah,” ungkapnya.
Namun, dari 8.650 masyarakat miskin, masih ada 0,13 persen atau 163 jiwa yang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrem. Dikatakan miskin ekstrem, apabila pengeluaran per kapita kurang dari Rp 10.739 atau 1,9 dolar setiap harinya.
Terdapat empat dimensi kemiskinan di Kota Magelang. Miskin karena pendidikan; infrastuktur seperti kondisi rumah tidak layak, akses sanitasi, maupun air minum, kesehatan, dan kebutuhan dasar, termasuk makan dan minum.
Pemkot telah menyusun strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Yakni membuat satu gerakan kolaborasi dan penyelesaian permasalahan keluarga. Semua OPD yang terlibat masalah pengentasan kemiskinan, bergerak bersama. OPD-OPD tersebut, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Perumahan dan Permukinan (Disperkim), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), maupun Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Sebagai contoh, Dinas Perkim merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Kemudian Disnaker mengadakan pelatihan-pelatihan.
”Ada strategi besar dalam pengentasan kemiskinan ini. Pertama, menurunkan beban pengeluarkan masyarakat miskin yang bersinergi dengan OPD terkait. Kedua, meningkatkan pendapatan dengan memberdayakan masyarakat,” katanya.
Kepala Dinsos Kota Magelang Bambang Nuryanta menjelaskan, banyak program untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang masuk daftar keluarga miskin, dapat terintegrasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yang mana sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial (bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga: Polresta Magelang Amankan 236 Gram Sabu-Sabu
Sementara yang belum mendapat PKH, Pemkot Magelang memiliki program bagi 1.620 lansia dengan memberikan sembako setiap bulan selama satu tahun. Juga ada program asistensi rehabilitasi sosial (atensi) atau pendampingan terhadap lansia, difabel, dan anak-anak. Dengan rincian, 232 lansia, 332 difabel, dan 115 anak-anak.
Untuk lansia dan difabel, Dinsos memberikan tambahan berupa susu dan peralatan mandi. Selain itu, masih ada banyak program lain yang terus dijalankan Dinsos. "Misalnya ada orang telantar di Kota Magelang, kita openi (rawat) di selter. Apabila sakit, kita panggilkan dokter. Atau orang-orang telantar kehabisan bekal kita berikan ongkos pulang," katanya.
Bambang mengakui, Wali Kota Magelang memiliki harapan besar untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga dibutuhkan sinergitas antar OPD terkait. Khusus Dinsos berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan menggelontorkan beberapa bantuan. (aya)
Editor : Amin Surachmad