KULON PROGO - Pemkab Kulon Progo menyikapi wacana kebijakan work from home (WFH) bagi ASN yang diwacanakan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
Tanggapan pemkab berfokus pada kepastian layanan, baik administratif ataupun teknis untuk masyarakat.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menjelaskan, wacana WFH telah diketahuinya beberapa waktu lalu.
Wacana muncul setelah pemerintah mempertimbngkan penghematan BBM pasca Kemelut perang di Timur Tengah.
"Ya sudah mendengar wacana itu, tetapi hingga saat ini belum ada instruksi," ucap Agung, saat menjawab pertanyaan Radar Jogja pasca apel hari pertama, Rabu (25/3/2026).
Meski telah diwacanakan, pemkab tak bisa langsung mengambil sikap.
Lantaran, petunjuk teknis hingga instruksi penerapan belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun kementerian terkait.
Alhasil, aktivitas ASN pemkab tetap berjalan seperti sebelumnya.
Agung berharap instruksi WFH disertai petunjuk teknis.
Tujuannya, agar implementasi kebijakan WFH di tingkat daerah dapat berjalan optimal.
Utamanya mempertimbangkan faktor pelayanan masyarakat, yang kebanyakan bertumpu di tingkat kabupaten.
"Saya rasa, harus ada penataan baik jenis pekerjaan hingga fokus pelayanan," ucapnya.
Pihaknya menyoroti kebijakan WFH dimunkinkan dapat dilakukan bagi sektor non pelayanan masyarakat.
Akan tetapi, ASN yang diperbolehkan WFH juga dibutuhkan pengaturan tambahan.
Mulai dari beban hingga target kerja yang diberikan. Tujuannya, agar semua terukur.
Apabila opsi WFH benar-benar terjadi, Pemkab Kulon Progo memastikan setiap pelayanan publik berjalan seperti biasanya.
Pelayanan publik yang dipastikan berjalan optimal dalam kondisi WFH, diantaranya, sektor kesehatan, transportasi, hingga administratif.
Penyesuaian WFH dimungkinkan mudah dilakukan bagi pemkab.
Lantaran, pasca libur lebaran ASN lingkup Pemkab mendapat kelonggaran untuk WFA.
Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono mengungkapkan, WFA dapat dilakukan bagi ASN yang bekerja di sektor non pelayanan.
"Pelayanan publik tetap berjalan meski ada WFA, jangan sampai terganggu," ujarnya.
Triyono mengungkapkan, opsi WFA bagi ASN pasca Lebaran dilakukan selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat.
Setiap OPD hanya diperbolehkan memberikan opsi WFA bagi 25 persen ASN dalam satu OPD. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva