Gatot yang turut berperan sebagai Presidium KAMI menceritakan beberapa kisah. Mantan Panglima TNI ini kagum atas para pejuang kemerdekaan di Jogjakarta dalam perang melawan penjajahan Belanda pasca kemerdekaan.
"Apabila Jogjakarta tidak berperan, belum tentu Republik Indonesia ada. Saya tidak mungkin tidak datang ke sini. Karena yang dihadapan saya ini, saya yakin semua anaknya pejuang yang mengalir darah patriot," tegas Gatot dalam orasinya, Jumat (4/9).
Gatot tak mempermasalahkan sedikitnya peserta deklarasi. Alasannya adalah penerapan protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga harus ada jaga jarak dan pembatasan jumlah peserta deklarasi yang datang.
Gatot yakin bahwa gerakan KAMI akan menyebar lebih luas. Tak memandang kalangan dan elemen masyarakat. Dia mengklaim aksi ini bukan bertujuan mengganggu kedaulatan Indonesia.
Memasuki pembahasan ini, Gatot menyinggung soal ideologi. Dia menegaskan bahwa KAMI mengakui Pancasila sesuai UUD 45. Gatot juga menegaskan menolak trisila atau ekasila.
"Saya hanya mengingatkan saja bahwa KAMI mengakui pancasila sesuai dengan UUD 45. Bukan Pancasila yang 1 Juli Trisila menjadi satu sila itu pengkhianatan bangsa," katanya.
Gatot turut memberikan semangat kepada peserta deklarasi yang hadir. Intinya adalah agar tidak terpengaruh pada Trisila atau Ekasila. Baginya Pancasila adalah idiologi utama Indonesia.
"Jangan berhenti tangan mendayung nanti arus membawamu hanyut. Jangan berhenti berjuang, setiap saat berjuang-berjuang tanpa henti. Kamu akan dipengaruhi oleh trisila atau ekasila," katanya.
Tokoh Muhammadiyah sekaligus presidium KAMI Din Syamsuddin menegaskan bahwa KAMI adalah gerakan moral. Uniknya dia tak menampik gerakan ini juga dekat dengan politik. Hanya saja sifat politik yang diusung tetap bermoral.
"KAMI adalah gerakan moral. Bukan gerakan yang lain. Tapi gerakan moral tidak berarti jauh dari politik. Tapi berpolitik secara moral," ujarnya.
Berpolitik secara moral yang dimaksud adalah berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Fokusnya untuk pemerataan dan kesejahteraan bersama. Gerakan ini juga melawan adanya imoralitas. Khususnya yang menguasai mayoritas aset nasional.
Din menilai pemerintahan saat ini tak amanah. Mulai dari eksekutif hingga legislatif. Peran penganggaran DPR telah diambil alih. Lalu adanya imunitas dan kekebalan hukum pada pejabat-pejabat tertentu.
"Ini adalah imoralitas, saya pribadi ikut terlibat dengan beramar dan bernahi munkar. Saya tidak mau berdiam diri saja melihat kemungkaran. Maka kami ingin menyelamatkan bangsa ini dari kerusakan dan dari kehancuran," klaimnya. (dwi/tif) Editor : Editor News