JOGJA - Yogyakarta menjadi salah satu kota untuk membahas Danantara dalam yang dilegar oleh Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored (AFU) Selasa (16/12). Tema yang diangkat adalah Menghitung Risiko dan Harapan Superholding BUMN Danantara.
"Danantara diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya," ujar Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal di tengah agenda Round Table Discussion (RTD).
Menurutnya, BPI Danantara menjadi sebuah identitas baru ekosistem BUMN dan menjadi entitas super holding raksasa yang perlu dibahas.
"Kami mengambil peran memediasi pemikiran publik tentang apakah kehadiran Danantara sebuah jalan keluar atau justru tetap sebuah problem," bebernya.
Lewat diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber ini, akan menghasilkan sebuah buku. “Dan akan kami serahkan kepada presiden dan pihak Danantara Indonesia sebagai tawaran ide dan gagasan," tegasnya.
Diketahui, Danantara mengelola mencapai USD 900 miliar. Itu diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya aset di bawah naungannya. Total ada tujuh BUMN induk dengan anak perusahaan yanng mencapai 844 entitas baik PT maupun Perusahaan Umum (Perum).
"Sebagai entitas yang mengelola kekayaan publik dengan skala masif, Danantara wajib bertanggung jawab kepada publik atas kebijakan dan tindakanmnya," jelasnya.
Peneliti Nagara Institute Satya Arinanto yang hadir turut menyampaikan materi terkait potensi tantangan dan risiko pengaturan dan tata kelola BUMN. Pertama, berpotensi terjadi korupsi dan tata kelola yang tidak baik jika pengawasannya tidak ketat. "Ada risiko penyalahgunaan aset atau fraud dan investasi tidak produktif," ujarnya.
Baca Juga: Ketika Meja Makan Dikuasai Layar: Perubahan Makna Makan di Era Digital
Menurutnya, dalam pengelolaanya juga diperlukan mekanisme transparansi yang kuat agar tidak terjadi praktik oligarki. Selain itu, penguasaan aset besar oleh Danantara bisa menghambat persaingan di beberapa sektor.
"Perlu regulasi yang memastikan keberimbangan antara peran negara dan swasta," ujar Guru Besar FH UI itu.
Investasi di sektor energi, pertambangan dan teknologi sangat bergantung pada kondisi pasar global. Diversifikasi investasi perlu dilakukan agar risiko dapat diminimalisasi. "Sebagian BUMN mungkin menolak pengalihan aset karena merasa kehilangan kendali," ucapnya.
Ia juga menilai, ada potensi risiko politisasi dan intervensi politik dalam pengambilan keputusan. Kemudian ketidakstabilan kebijakan akibat pergantian pemerintahan. (oso/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita