DPRD DIY Dorong Integrasi Ekosistem Digital Layanan Publik hingga Mitigasi Bencana

JOGJA - Digitalisasi di berbagai sektor perlu diimbangi dengan pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi. DPRD DIJ mendorong pemerintah provinsi maupun daerah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung perekonomian, hingga memperkuat mitigasi bencana.

 

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, perkembangan digitalisasi semakin masif setelah pandemi Covid-19. Saat itu, aktivitas bekerja dan belajar dari rumah mendorong masyarakat menyediakan berbagai perangkat teknologi informasi untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

 

Menurutnya, digitalisasi akan terus berkembang sehingga perlu diikuti dengan pembangunan ekosistem yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang cakap, infrastruktur memadai, serta sistem yang aman.

 

”Kita paham digitalisasi itu sesuatu yang sedang dan akan terus terjadi dengan berbagai percepatan di dalamnya,” ujarnya Senin (2/11/2026). 

 

 

Eko menjelaskan, pembangunan ekosistem digital setidaknya mencakup penguatan literasi digital, perlindungan data pribadi, penyediaan infrastruktur, integrasi data, serta pengembangan platform dan aplikasi. Sinergi antarpemangku kepentingan juga diperlukan agar pemanfaatan teknologi tidak berjalan sendiri-sendiri.

 

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah banyaknya aplikasi yang digunakan instansi pemerintahan. Mulai kementerian hingga pemerintah kabupaten dan kota, masing-masing memiliki platform untuk mendukung pelayanan publik. 

 

”Ini sudah waktunya untuk kemudian diintegrasikan,” jelasnya.

 

Selain aplikasi, integrasi juga diperlukan dalam pengelolaan data. Eko menilai data kependudukan perlu dihubungkan dengan data ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan begitu, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan.

 

 

Misalnya, data tersebut dapat digunakan untuk memetakan jumlah lahan pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan, hingga wilayah yang masuk zona rawan bencana. Kemampuan menganalisis data juga diperlukan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

 

Eko turut menyoroti perlunya sinergi dalam pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV. Saat ini, perangkat tersebut dikelola berbagai pihak, mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, hingga rumah tangga. Jika terintegrasi, pemanfaatannya dapat lebih optimal untuk mendukung keamanan dan ketertiban umum.

 

Menurutnya, pengembangan ekosistem digital perlu diarahkan untuk mendukung enam sektor. Di antaranya pendidikan, pelayanan publik, bisnis, keamanan, dan kebencanaan. Namun, sektor keenam belum dirinci dalam penjelasan yang disampaikan.

 

Dalam pelayanan publik, misalnya, teknologi dapat mempermudah masyarakat melaporkan kerusakan jalan agar segera ditindaklanjuti. Integrasi layanan juga berpotensi mempercepat penanganan persoalan kesehatan warga melalui keterhubungan dengan fasilitas kesehatan.

 

 

Di sektor ekonomi, pemerintah provinsi diharapkan mampu memfasilitasi pelaku usaha yang beradaptasi dengan perkembangan bisnis digital. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membuka peluang usaha dan pekerjaan, terutama di tengah persoalan pengangguran dan kemiskinan.

 

Sementara itu, dalam aspek kebencanaan, Eko menekankan pentingnya sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) yang didukung teknologi. DIJ memiliki beragam potensi bencana, mulai dari aktivitas Gunung Merapi, ancaman gempa bumi akibat sesar aktif, potensi megathrust, hingga anomali hidrometeorologi.

 

Karena itu, pemanfaatan CCTV dan sistem informasi kebencanaan perlu diperkuat agar masyarakat dapat memantau kondisi lingkungan sebelum beraktivitas. Informasi mengenai kondisi Merapi, sungai, maupun kawasan pantai dapat membantu warga mengambil langkah antisipasi.

 

”Paradigma mitigasi bencana harus diubah dari kedaruratan menjadi pencegahan dan kesiapsiagaan. Maka dengan sendirinya EWS harus dibangun secara baik,” tegasnya.

 

 

Eko berharap, pembangunan ekosistem digital dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas pengguna internet. 

 

"Dengan begitu, teknologi tidak sekadar menjadi sarana digitalisasi, tetapi mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah dijangkau, dan terjangkau bagi masyarakat," tambahnya. (cin)