Perkuat Digitalisasi Pemerintahan, DPRD Kota Jogja Dorong Audit Eksternal
JOGJA - DPRD Kota Jogja mendorong adanya audit eksternal dalam digitalisasi pemerintahan. Bukan tanpa alasan, dewan memandang hal tersebut cukup penting agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang berbasis teknologi digital bisa lebih optimal.
Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro mengatakan, nilai rata-rata digitalisasi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Jogja memang lebih tinggi. Misal berdasarkan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Jogja pada tahun 2025 meraih nilai 3,6 dari skala 5. Kemudian dari hasil evaluasi pemerintahan digital pada tahun 2026 mencatat angka 2,9 atau jauh melampaui target rata-rata nasional sebesar 1,7.
Namun ia berharap agar pemkot tidak berpuas diri. Sebab skor tersebut masih perlu ada penguatan dari audit eksternal agar capaian yang sudah didapat bisa lebih objektif. Sekaligus agar dilakukan evaluasi lebih mendalam.
“Kami merasa tetap perlu penilaian yang lebih mendalam mengingat dinamika dalam dunia digital terus berkembang tanpa henti,” ujar Toro sapaannya di Kantor DPRD Kota Jogja, Senin (2/11/2026).
Baca Juga: Rancangan Permendagri Atur Siltap Rp 2 Juta, Paguyuban Dukuh Sleman Minta Tetap Rp 2,9 Juta
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa peningkatan kualitas pemerintahan digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem dan teknologi. Namun juga kesiapan sumber daya pegawai dan kualitas layanan di organisasi perangkat daerah (OPD).
Oleh karena itu target 90 persen aparatur di tiap OPD memiliki kompetensi digital yang terverifikasi melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi hal penting. Di samping itu, setiap OPD juga penting mengukur kepuasan pengguna layanan digital melalui aplikasi masing-masing.
Dari sisi keamanan informasi, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfosan) dinilai sudah cukup baik karena sudah menerapkan standar internasional ISO 27001. Kemudian juga telah menjadwalkan audit eksternal bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada akhir November 2026 mendatang.
Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Marwoto Hadi meminta agar Diskominfosan lebih terbuka terhadap kendala. Hal tersebut penting agar legislatif juga bisa memberi dukungan. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Kami minta dijelaskan secara detail faktor apa saja yang masih menghambat peningkatan kualitas pemerintahan digital, apakah kendala tersebut berkaitan dengan sarana prasarana, teknologi, anggaran, atau perilaku masyarakat,” tegas Marwoto. (inu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
