DPRD Kota Jogja Desak Pemkot Libatkan RT-RW untuk Benahi Data Desil Warga

JOGJA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja mendesak agar pemkot segera mengatasi permasalahan penentuan desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua I Sinarbiyat Nujanat mendorong eksekutif untuk aktif menggandeng pengurus wilayah untuk melakukan perbaikan data.

Sinar menegaskan, keterlibatan pengurus RT dan RW secara aktif dalam proses pendataan dan verifikasi pemutakhiran desil kemiskinan sangat penting.

Sebab pengurus wilayah dinilai menjadi kunci utama untuk mengatasi ketidakvalidan data bantuan sosial yang berpotensi memicu gejolak di masyarakat.

Menurut Sinar, pengurus RT dan RW merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil sosial-ekonomi warganya di lapangan. Sehingga pendataan akan jauh lebih efektif dibandingkan jika hanya dilakukan oleh petugas.

Baca Juga: Ketua DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi dan Kesejahteraan Warga

"Kalau petugas tetap berkoordinasi dan melibatkan RT serta RW yang tahu persis kondisi warganya maka akan lebih tepat dan efektif pendataannya," ujar Sinarbiyat saat ditemui di kantornya, Selasa (8/9).

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, selama ini proses pendataan door to door kerap dilakukan oleh petugas survei dari luar wilayah yang tidak mengenali warga setempat secara mendalam.

Apabila petugas beberapa kali gagal bertemu langsung dengan pemilik rumah, juga kerap terjadi penilaian sepihak berdasarkan asumsi atau tampilan fisik luar rumah semata.

Masalah tersebut berdampak pada banyaknya temuan lompatan desil yang sangat ekstrem di lapangan. Sinarbiyat mengungkapkan, terdapat warga miskin yang desilnya melonjak drastis dari desil 2 ke desil 9 atau 10. Sehingga secara otomatis tercoret dari daftar penerima bantuan seperti program keluarga harapan (PKH) atau bantuan sembako.

Melihat banyaknya aduan warga yang bingung dan melapor hingga ke dewan akibat tersumbatnya komunikasi di tingkat bawah. Sinarbiyat mendorong pemkot memanfaatkan keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) yang telah memiliki payung hukum kuat.