Desil Berubah, Akses KIP hingga SR Terancam, DPRD DIY Minta Verval Diperketat
JOGJA - Penerapan desil dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial dan pendidikan mendapat sorotan DPRD DIJ. Dewan menilai perubahan atau ketidaktepatan data desil berpotensi membuat masyarakat miskin kehilangan akses terhadap program yang seharusnya mereka terima.
Ketua Komisi D DPRD DIJ Dwi Wahyu Budianto mengatakan, penerapan desil harus diikuti verifikasi yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Sebab, standar kaya dan miskin bisa berbeda ketika penentuan bantuan sepenuhnya mengacu pada perubahan desil.
"Kemarin yang mendapatkan KIP, misalnya di sektor pendidikan, desilnya satu sampai empat. Tiba-tiba desilnya naik sehingga tidak bisa kuliah," ujarnya Selasa (25/8).
Menurutnya, persoalan serupa juga berpotensi terjadi dalam program sekolah rakyat (SR). Anak yang secara kondisi ekonomi seharusnya mendapatkan akses pendidikan gratis, bisa terhambat apabila data desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya. "Tiba-tiba sebenarnya masuk sekolah rakyat, tetapi tidak bisa karena minimal desilnya satu dan dua," katanya.
Dia menyebut, berdasarkan data sementara sebelum dilakukan rehabilitasi atau pemutakhiran oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari 200 ribu penduduk usia sekolah yang masuk desil 1 dan 2 di DIJ. Namun ia mengaku belum mengetahui perubahan jumlah itu setelah proses pemutakhiran data dilakukan BPS. “Datanya ada di BPS,” katanya.
Baca Juga: BPS Kulon Progo Buka Suara Terkait Kenaikan Desil, Potensi Salah Input Hingga Pemutakhiran Data
Oleh karena itu, menurutnya, data desil semestinya tidak hanya menjadi angka administratif. Data itu harus dapat digunakan untuk memotret kebutuhan riil masyarakat, termasuk menentukan berapa banyak anak yang membutuhkan akses sekolah rakyat. "Saya ingin ketika potret desil sudah terjadi, itu menjadi acuan untuk melihat berapa kebutuhan sekolah rakyat," tegasnya.
Dwi juga meminta pemerintah pusat tidak hanya membebankan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan pembangunan SR. Terlebih, persyaratan lahan yang disebut minimal enam hektare dinilai cukup berat bagi daerah. "Tidak begitu juga. Warga kurang mampu itu ada di mana-mana,” katanya.
Ia menawarkan alternatif pemanfaatan gedung sekolah yang sudah tidak digunakan. Menurutnya, banyak sekolah yang gulung tikar sehingga aset bangunannya dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama.
Dengan demikian, lanjut Dwi, tujuan program sekolah rakyat tetap dapat tercapai tanpa harus selalu membangun fasilitas baru dari awal. Terlebih, program tersebut diharapkan membuka kesempatan pendidikan sekaligus memperbaiki masa depan keluarga miskin. “Yang penting cita-cita Pak Presiden tercapai. Karena di situlah masyarakat miskin bisa punya kesempatan,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
