Sempat Dapat Penolakan, BPS DIY Luruskan Isu Desil dan Pajak dalam Sensus Ekonomi

 

Polemik data desil yang dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan kondisi pendapatan membuat pelaksanaan Sensus Ekonomi di DIY masih menghadapi tantangan. Sejumlah warga bahkan disebut sempat menolak didata karena khawatir informasi yang diberikan berkaitan dengan penentuan desil maupun kepentingan pajak.

 

Plt. Kepala BPS Provinsi DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, memang masih ada masyarakat yang menolak ketika petugas datang melakukan pendataan. Namun, pihaknya terus memberikan pemahaman mengenai tujuan Sensus Ekonomi.

 

"Tujuannya bukan untuk pajak, bukan untuk menentukan desil. Kita ingin mendapatkan sensus ekonomi, di keluarga maupun di pelaku usaha," katanya saat ditemui di Kantor BPS DIY Senin (24/8). 

 

 

Menurutnya, penjelasan tersebut cukup membantu mengubah persepsi masyarakat. Salah satunya terjadi saat BPS memberikan pemahaman kepada kalangan mahasiswa. Setelah mendapat penjelasan, mereka justru memahami Sensus Ekonomi tidak seperti kekhawatiran yang sebelumnya beredar.

 

"Contohnya kemarin mahasiswa UGM mendapatkan penjelasan kita, senang banget. Oh, tidak seperti yang diberitakan," ujarnya.

 

Endang menegaskan, warga yang hingga kini belum berhasil ditemui petugas tetap akan menjadi sasaran pendataan kembali. Hal itu dilakukan agar cakupan sensus benar-benar lengkap dan tidak ada masyarakat maupun pelaku usaha yang terlewat.

 

 

Total sasaran Sensus Ekonomi di DIJ mencapai sekitar 1,8 juta keluarga dan usaha. BPS masih terus bergerak memastikan seluruh sasaran tersebut telah terdata.

 

Di sisi lain, meski secara cakupan pelaksanaan sensus telah mencapai 100 persen, BPS masih melakukan penyisiran di lapangan. Sebab, daftar awal atau prelist yang dimiliki petugas dapat berubah seiring ditemukannya kondisi baru.

 

"Tambahan tersebut bisa berupa usaha baru yang sebelumnya belum masuk dalam daftar,” katanya. 

 

 

Endang menyebut kondisi di lapangan memang cukup beragam. Ada responden yang belum berhasil ditemui, ada usaha yang sudah tutup, hingga warga yang pindah alamat atau berpindah keluarga. Kondisi tersebut baru bisa diketahui secara lebih rinci setelah petugas melakukan penyisiran dan pemutakhiran data. 

 

"Jadi ini terus kita lakukan sampai 31 Agustus," katanya.

 

Setelah batas waktu tersebut, barulah data memasuki tahapan pengolahan. Tak hanya usaha, pendataan juga menyasar penduduk. Ketika petugas menemukan warga yang belum pernah didata, mereka akan kembali melakukan pencacahan.

 

 

"Kalau ada penduduk baru, terus kita tanya, kamu kemarin sudah dilakukan sensus? Kalau belum, kita data," imbuhnya.

 

Menurut Endang, kelengkapan Sensus Ekonomi menjadi penting karena data tersebut akan menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih utuh. Oleh karena itu, BPS memastikan proses pendataan tidak berhenti meski cakupan awal telah mencapai 100 persen.

 

"Intinya seperti itu, tetap kita lakukan, kita tambah lagi," pungkasnya. (cin)