BPS Kulon Progo Buka Suara Terkait Kenaikan Desil, Potensi Salah Input Hingga Pemutakhiran Data

KULON PROGO - Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo akhirnya buka suara menanggapi sengkarut desil di Bumi Binangun. Desil yang dinilai masyarakat tidak sesuai dapat terjadi akibat adanya potensi kesalahan input data hingga pemutakhiran data. Namun, BPS memastikan masyarakat dapat melakukan pengusulan desil.

Kepala BPS Kulon Progo Achmad Johan Affandi menjelaskan, desil merupakan bentuk pengelompokan tingkat kesejahteraan yang terbagi dalam 10 tingkatan.

Desil merupakan komponen dari data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang dicetuskan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

DTSEN terintegrasi tiga sumber data utama, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), peta percepata penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dan registrasi sosial ekonomi (Resgsosek).

"Peran BPS mengolah data DTSEN, termasuk melakukan rangking, hingga pemutakhiran," ucap Johan, Selasa (25/8).

Baca Juga: Korban Dugaan Pengeroyokan Belum Pulih, Keluarga Mulai Siapkan Pendampingan Hukum

Johan menegaskan, peran BPS mengelola DTSEN dari beragam data integrasi tersebut. Munculnya kasus tukang becak desil sembilan hingga keluhan masyarakat terkait kenaikan desil yang tak wajar dinilai akibat beragam faktor. Paling utama adanya pemutakhiran data.

Pemutakhiran data tidak hanya berasal dari kegiatan survey atau sensus. Lantaran, pemutakhiran data dapat dilakukan oleh siapapun. Terkadang masyarakat tak mengetahui, saat menerima bantuan sosial, pemerintah melakukan pengecekan ketepatan sasaran. Alhasil, pemutakhiran data dapat didasari dari hasil penyaluran bansos. Hal ini juga menepis isu, Sensus Ekonomi merupakan penyebab kenaikan desil.

BPS Kulon Progo memastikan, penetapan desil telah dilakukan sesuai mekanisme. Terdapat 39 indikator yang ditetapkan untuk mengukur kesejahteraan keluarga.