JOGJA - Penyaluran bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 di Kota Jogja mendapat pengawasan ketat legislatif.
Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tidak hanya bersandar pada data administratif, tetapi juga memvalidasi kondisi sosial ekonomi riil warga di lapangan.
Saat ini Pemkot Jogja tengah menyalurkan total 822,78 ton beras kepada 27.426 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tergolong desil 1 hingga 4 berdasarkan Data
Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap penerima berhak mendapatkan 30 kilogram beras alokasi tiga bulan dengan tenggat penyaluran hingga 30 September 2026.
Kuncoro sapaannya mengatakan, keberhasilan program perlindungan sosial tidak diukur dari seberapa cepat kuota beras dihabiskan.
Namun lebih kepada ketepatan penerimanya. Bantuan yang disalurkan harus benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang secara nyata membutuhkan, justru terlewat hanya karena persoalan data atau perubahan kondisi ekonomi," ujar Kuncoro, Kamis (13/8/2028).
Merujuk hasil audiensi DPRD Kota Jogja bersama Kementerian Sosial pada Juni 2026 lalu, anggota dewan dari Fraksi PKS itu mengungkapkan pemkot memiliki ruang penyesuaian kriteria penerima manfaat selama masa transisi DTSEN.
Ia mendorong agar eksekutif segera membuka ruang pengaduan agar pemutakhiran data bisa berjalan aktif dan partisipatif.
Menurut Kuncoro, pemutakhiran data menjadi hal penting yang harus dilakukan. Supaya bantuan tidak salah alamat di tengah dinamika ekonomi warga yang terus berubah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
