BANTUL - Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Forum Pewarta Bantul (FPB) mengusulkan wartawan Koran Bernas Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin sebagai pahlawan pers nasional ke pemerintah pusat. Hal ini karena dia gugur puluhan tahun lalu saat tugas jurnalistiknya memperjuangkan kebenaran.
"Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, di makam beliau sudah ada prasasti di situ adalah makam seorang wartawan yang memperjuangkan kebenaran sampai akhir hayatnya," jelas Ketua FPB Sukro Riyadi saat acara Sarasehan Media dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional di Pandhapa Parasamya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Selasa (10/2).
Baca Juga: Rela Antre Enam Jam untuk Reaktivasi PBI JKN, MPP Kota Jogja Harus Layani 350 Pemohon Sehari
Dalam sambutannya, ia juga menyoroti perubahan media yang kian cepat. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap pola kerja wartawan.
Sukro menilai, kondisi media sekarang berbeda jauh dengan beberapa tahun lalu yang mana media konvensional dulunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
Sedangkan saat ini, minat baca masyarakat terhadap media cetak maupun elektronik menurun, sehingga ada tantangan tersendiri bagi dunia pers.
“Dengan momentum Hari Pers ini kita ingin bagaimana ke depan profesi wartawan tetap bisa bertahan di tengah ketatnya persaingan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengatakan, momentum ini dapat menjadi pilar demokrasi sekaligus mitra strategis pemerintah daerah. “Media sebagai penjaga nurani publik, serta mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat,” tuturnya.
Aris menyampaikan, arus informasi saat ini bergerak sangat cepat melalui beragam saluran, mulai dari media cetak dan elektronik, media daring, hingga media sosial. Situasi tersebut menciptakan ruang publik baru yang dinamis, namun sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia menegaskan, strategi komunikasi publik perlu disusun dengan mengedepankan keterbukaan, kejujuran, kecepatan, serta kerja sama yang sehat dengan insan pers.
Menurut Aris, Pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan pers bukan sebagai objek, melainkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Peran kritik dan kontrol sosial dari media dinilai krusial untuk memastikan kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menghadapi disinformasi maupun berita bohong.
Kepercayaan publik, kata dia, hanya dapat dibangun melalui komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Media digital dinilai menjadi wadah bagi penyampaian informasi, gagasan, serta aspirasi masyarakat Bantul. Oleh karena itu, Aris berharap insan pers dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah, menjaga akurasi informasi, serta berperan aktif meluruskan jika ditemukan kabar palsu.
“Harapan kami, FPB dapat bersinergi dengan Pemkab dalam mengendalikan berita palsu. Kami juga berharap seluruh OPD membuka diri agar rekan-rekan media lebih mudah mengakses informasi,” pungkasnya. (cin)
Editor : Sevtia Eka Novarita