BANTUL - Adanya efisiensi anggaran tahun 2026, berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan (P2BMP) yang sekarang hanya Rp 40 juta. Artinya berkurang Rp 10 juta dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp 50 juta.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, nantinya sekitar 40 persen anggaran P2BMP akan digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Bahkan, belanja penanggulangan kemiskinan itu sudah ada.
"Kita harus menerimanya dengan lapang dada dan menghadapinya bersama-sama," katanya saat ditemui usai pengarahan pelaksanaan pengelolaan keuangan kalurahan tahun 2026 Selasa (6/1).
Meski ada efisiensi anggaran, dia berharap pamong di Kabupaten Bantul tetap bisa memberikan layanan publik yang baik. Menurutnya, momentum ini sebagai tanda untuk memberikan loyalitas lebih kuat kepada bangsa dan negara.
Sementara itu, Lurah Sriharjo Titik Istiyawatun Khasanah mengatakan, terkait pembagian persentase anggaran P2BMP pada masing-masing Padukuhan, pihaknya masih menunggu aturan yang akan ditetapkan. Namun yang pasti, dia akan tetap mempertahankan alokasi anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan. "Karena, itu sudah kami daftarkan," katanya.
BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan untuk kepala keluarga pencari nafkah. Namun menyasar kalangan miskin dan miskin ekstrem. "Penggunaan BPJS itu pun selalu ditekankan oleh lurah di setiap pelaksanaan musyawarah padukuhan," tuturnya.
Editor : Sevtia Eka Novarita