Demi KDMP, Korwil Pendidikan Mlati Sleman Harus Terusir, Kini Terpaksa Menumpang di SDN Tlogoadi
SLEMAN - Kantor Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Mlati, Kabupaten Sleman kini mesti menumpang di SDN Tlogoadi. Kondisi ini terjadi karena gedung yang dipakai akan digunakan sebagai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tlogoadi.
Pantauan Radar Jogja, barang-barang di dalam gedung sudah dikosongkan dan sebagian disimpan di gudang sekolah. Termasuk di dalamnya dokumen pendidikan seperti laporan pertanggungjawaban aset, rekapitulasi mutasi barang, hingga laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Wakil Ketua Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Nasional Sudiyo turut prihatin dengan kondisi ini. Dia menilai gudang itu belum representatif dan keamanan dokumennya kurang terjamin. Hanya saja arahan pemindahan ini memang dilakukan secara mendadak.
Prosesnya baru dirapatkan pada Jumat (12/6) lalu dan diberi waktu satu minggu untuk bisa mengosongkan. Hingga akhirnya pengurus Korwil Pendidikan Mlati kini menumpang di ruangan tata usaha milik SDN Tlogoadi.
Di dalam gedung itu tidak hanya digunakan untuk Korwil, tetapi ada ruangan milik organisasi penunjang. Misalnya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mlati yang kini menumpang di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SDN Tlogoadi. Gedung itu juga digunakan untuk Dharma Wanita dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKS).
"Karena harus kosong akhirnya pindah dan menempati ruang yang sempit itu. Sementara yang lain belum punya tempat," katanya saat ditemui SDN Tlogoadi, Kamis (18/6).
Berdasarkan informasi yang dia peroleh, sebenarnya Kantor Korwil Pendidikan Mlati ini akan dipindah ke SDN Nglarang yang terdampak proyek tol. Sekolah tersebut rencananya pindah ke lain lokasi, tetapi masih ada sebagian bangunan yang tidak terdampak tol. Persoalannya hingga saat ini SD itu masih digunakan sehingga Korwil tetap harus pindah meski tempat penggantinya belum siap.
Dia menegaskan tidak menolak adanya KDMP sebagai program pemerintah pusat. Mereka tetap mendukung, hanya saja proses perpindahan ini dilakukan dengan begitu mendadak. Kesannya seperti pendidikan dinomorduakan sementara yang jadi prioritas adalah KDMP. "Kami enggak masalah mau dipindah, tapi kalau tempatnya untuk pindah itu sudah ada," ujarnya.
Tak adanya fasilitas yang memadai dia sebut jelas akan mengganggu proses pelayanan pendidikan. Korwil tidak memiliki ruangan untuk rapat koordinasi yang biasanya digelar setiap Jumat. Sudiyo menerangkan, frekuensi layanan pendidikan di Kapanewon Mlati memang tinggi. SD saja ada sekitar 40, belum dengan TK, dan SMP.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
