Rakor KPK Digelar di Jogja, Libatkan Enam Kepala Daerah, Perkuat Komitmen Anti Korupsi

"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah pasca-pelantikan kepala daerah baru," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (19/3/2025). 

Enam pemerintah daerah yang turut hadir dalam acara tersebut yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pembahasan dalam rapat berfokus pada penguatan komitmen kepala daerah yang baru untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan. 

"Setelah dilantik dan membaca sumpah, komitmen mereka harus dijaga," tuturnya. 

Pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi dinilai perlu melibatkan seluruh instansi terkait. Mulai anggota dewan hingga Aparat Penegak Hukum (APH). 

"Kami tidak selalu terlihat di lapangan, tapi kami terus melakhkan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintaha di seluruh Indonesia," ingat Setyo. 

Ia menyontohkan seperti kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan yang belum lama terkuak. Anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan untuk bancakan para koruptor. 

"Pokir seharusnya digunakan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, namun jika disalahgunakan, itulah yang menjadi masalah," tandasnya. 

Selain itu, Setyo juga mengungkapkan perhatian KPK terhadap rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) pada bidang pengadaan barang dan jasa, serta pentingnya memperbaiki pengelolaan anggaran daerah untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

"Perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berkontribusi pada peningkatan IPK, yang sangat dipengaruhi oleh faktor demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan," tambahnya.

Gubernur DIY Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan acara tersebut penting sebagai sebuah upaya preventif. Pencegahan korupsi harus dilakukan intensif dan terintegritas. 

"Ibarat kata, satu OTT mungkin hanya akan menyelesaikan satu kasus, tetapi edukasi sejak dini dan berkelanjutan, akan menyelamatkan bangsa ini dari bahaya laten korupsi dari generasi ke generasi," ujarnya. 

Acara tersebut salah satu pembekalan bagi aparat pemerintah akan bahaya laten korupsi. Mulai dari mengikis kemampuan institusi pemerintah, pengabaian prosedur dan pengurasan sumberdaya. 

"Korupsi mendelegitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, terutama trust dan toleransi, sehingga menghambat proses demokrasi dan penyelenggaraan good governance," jelasnya. (oso)