Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Tahun kemarin ada dua kapanewon. Yaitu, Dlingo dan Kretek," jelas Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Trisna Manurung di sela acara Apresiasi bagi Kapanewon Dlingo, Kretek, dan Sanden atas Pencapaian PBB-P2 Lunas 100 Persen di aula Kalurahan Srigading Sabtu (6/8) malam.
Meningkatnya jumlah kapanewon, Trisna memperkirakan karena sejumlah kebijakan BPKPAD. Di antaranya pemberian reward sepeda motor bagi, kalurahan yang lunas 100 persen. Bahkan beberapa kalurahan ada yang berpotensi mendapatkan reward dua unit sepeda motor sekaligus.
"Kalurahan yang tiga tahun berturut-turut lunas 100 persen dan jatuh temponya lebih cepat dapat dua sepeda motor," ungkapnya.
Faktor lain, pejabat yang tinggal di Kapanewon Srandakan ini menyebut, layanan pembayaran PBB P2 yang semakin mudah. Layanan mobil pajak keliling, misalnya, rutin mendatangi wilayah pelosok. Itu bertujuan agar wajib pajak yang jauh dari perkotaan bisa membayar PBB P2.
"Wajib pajak sekarang juga bisa membayar dengan mudah. Bisa lewat beberapa bank dan aplikasi e-commerce," ujarnya.
Kendati begitu, Trisna meyakini, capaian tiga kapanewon juga tak lepas dari peran seluruh stakeholder. Mulai RT, dukuh, pamong, lurah, hingga panewu. Sebab, mereka pula yang mendorong wajib pajak untuk menunaikan salah satu kewajibannya.
Lalu, berapa realisasi PBB P2 sekarang? Trisna menyebut, realisasi PBB P2 telah mencapai Rp 36 miliar. Atau 66 persen dari target Rp 55 miliar. Dia pun optimistis target itu bakal tercapai tahun ini.
"Masih ada dua jatuh tempo lagi. Yaitu, Agustus dan September," ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis mengapresiasi capaian PBB P2. Sebab, tingkat kesadaran wajib pajak masih tinggi. Meski, kondisi perekonomian baru mulai merangkak.
"Sehingga, komisi akan mendukung kebijakan BPKPAD. Termasuk mendukung anggaran untuk pemberian reward. Agar wajib pajak termotivasi untuk tertib pajak," tambahnya.
Bupati Bantul Abdul Halim mengungkapkan hal senada. Menurutnya, tertib membayar PBB P2 merupakan salah satu bentuk partisipasi warga dalam pembangunan. Sebab, pembangunan berbagai sektor membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Misalnya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberian bantuan sosial. (zam)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




