Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hindari Pungutan, WP Bisa Setor Langsung ke BKAD

E
Penulis: Editor News❯
Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menunjukkan struk bukti pembayaran PBB. (Foto: Zakki Mubarok/Radar Jogja Online)
Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menunjukkan struk bukti pembayaran PBB. (Foto: Zakki Mubarok/Radar Jogja Online)
RADARJOGJA.CO.ID - Wajib pajak (WP) yang belum menerima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan tak perlu khawatir. Mereka dapat membayar langsung PBB ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Kebijakan fleksibel ini dikeluarkan untuk mengantisipasi adanya pamong desa yang memanfaatkan penyerahan SPPT PBB untuk menarik pungutan.

"Cukup dengan menunjukkan NOP (nomor objek pajak)," jelas Sri Edi ketika disinggung upaya mengantisipasi adanya pamong desa nakal di sela penyerahan SPPT PBB di Pendopo Parasamya, Kamis (23/3).

Ya, sejumlah WP di Desa Bangunjiwo tahun lalu komplain. Sebab, mereka tidak diberikan SPPT PBB oleh pamong desa setempat. Pamong bersedia memberikannya andai WP menyetorkan uang pungutan. Nilai pungutan antar WP bervariatif.

Bekas Kepala Dinas Perizinan Bantul ini mengakui, BKAD memang menggandeng pamong desa dalam pendistribusian SPPT PBB. Tak terkecuali pada tahun ini. Itu bertujuan agar SPPT PBB sampai ke tangan WP. "Agar kontribusi PBB ke daerah signifikan," ucapnya.

Sri Edi menyebut jumlah WP pada 2017 mencapai 617.491 orang. Ini meningkat dibanding tahun lalu, di mana hanya menembus 612.122 WP.

Dengan peningkatan ini pula target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB bertambah menjadi Rp 28 miliar. "Tahun lalu sekitar Rp 26 miliar," sebutnya.

Kendati begitu, Sri Edi melihat kesadaran masyarakat membayar pajak belum memuaskan. Dari 612.122 WP pada 2016, yang menunaikan kewajibannya baru sekitar 70 persen.

Kabid Pendaftaran dan Penetapan BKAD Bantul Mulyo Subagyo menambahkan, ada denda bagi WP yang telat membayar. Besarannya dua persen dari nilai pajak setiap bulannya. Namun, besaran dendayang dihitung hanya selama dua tahun. "Kalau telatnya lima tahun yang kena denda dua tahun pertamanya," katanya.

Terkait dobel data maupun salah penulisan nama WP, pria yang akrab disapa Yoyok ini mengklaim, jumlahnya terus menyusut. Itu seiring dengan intensnya verifikasi yang dilakukan BKAD. "Setiap tahun ada 50 ribu WP kami verifikasi," ujarnya. (zam/mar)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PBB: Krisis Iklim Telah Berkembang Jadi Ancaman Kesehatan Global Berskala Pandemi

PBB: Krisis Iklim Telah Berkembang Jadi Ancaman Kesehatan Global Berskala Pandemi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan keras bahwa krisis iklim global saat ini telah bergeser menjadi krisis kesehatan dengan skala menyerupai pandemi. Ancaman nyata dari pencemaran udara hingga...

Soroti Batik Indonesia, Sekjen PBB António Guterres Tekankan Pentingnya Multilateralisme

Soroti Batik Indonesia, Sekjen PBB António Guterres Tekankan Pentingnya Multilateralisme

Sekjen PBB António Guterres menilai batik Indonesia sebagai gambaran pentingnya keberagaman dan kerja sama global dalam menghadapi tantangan dunia saat agenda Foreign Policy Circle Talks di Kemlu RI.

Imbas Serangan Houthi, Pesawat Penumpang Saudia Terbakar di Riyadh

Imbas Serangan Houthi, Pesawat Penumpang Saudia Terbakar di Riyadh

Pesawat Saudia terbakar di Bandara Riyadh usai kelompok Houthi mengklaim serangan ke dua bandara Arab Saudi. PBB mengecam keras insiden yang menewaskan 3 orang dan melukai puluhan warga sipil ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer