GUNUNGKIDUL - Perjalanan panjang penuh ketekunan mengantarkan Ery Agustin Sudiyanti menjadi salah satu legislator perempuan berpengaruh di DPRD Gunungkidul. Memulai karir politik sejak usia muda melalui Partai Golongan Karya alias Golkar, dia konsisten memperjuangkan isu perempuan, anak, dan kelompok difabel hingga kini.
Ery mengaku sudah sudah mengincar kursi di lingkungan DPRD sejak usia 22 tahun. Namun, langkahnya untuk menjadi anggota dewan tidak selalu mulus. Pada waktu itu, dia sempat mencalonkan diri, tetapi gagal. “Waktu umur 22 tahun saya nyalon, 2004 waktu itu, belum berhasil. Namun saya tidak berhenti, tetap mencoba,” ujarnya saat ditemui di ruang Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul Jumat (27/3).
Baca Juga: Pemkot Jogja Urung Uji Coba WFH, BKPSDM Godok Tiga Skema Penerapan ke Pegawai
Berangkat dari latar belakang keluarga politisi, Ery justru menemukan panggilan pribadinya setelah melihat realitas sosial di Gunungkidul. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta minimnya perhatian terhadap penyandang difabel, menjadi dorongan utama.
Ia juga menyoroti minimnya keterwakilan perempuan di DPRD saat itu. Pada 2004, kata dia, hanya ada satu perempuan yang duduk sebagai anggota dewan di Gunungkidul. “Dari situ saya merasa harus ada yang memperjuangkan suara perempuan. Apalagi ada kebijakan keterwakilan 30 persen perempuan, itu menjadi peluang sekaligus tantangan,” jelasnya.
Usahanya membuahkan hasil pada Pemilu 2009. Ery akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Gunungkidul dan memulai kiprahnya di Komisi B. Sejak saat itu, karirnya terus berkembang. Ia pernah duduk di Komisi B dan C, menjabat Ketua Komisi A, hingga kini kembali di Komisi B sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Selama berkiprah di legislatif, Ery menegaskan komitmennya untuk menjadi representasi suara kelompok rentan, khususnya perempuan, anak, dan difabel. “Saya ingin menyerap, mendengar, dan memperjuangkan suara perempuan dan kelompok rentan agar mendapatkan ruang aman dan perlindungan yang layak,” tegasnya.
Baca Juga: Bawa Obat Mercon, Warga Gowong, Kecamatan Bruno Terancam Penjara Maksimal 15 Tahun
Salah satu capaian penting dalam kariernya adalah inisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada 2013. Perda tersebut menjadi produk hukum inisiatif DPRD pertama di Gunungkidul. Namun, prosesnya tidak mudah. Ery mengaku menghadapi berbagai tantangan, mulai dari anggapan bahwa regulasi tersebut tidak mendesak hingga keterbatasan dukungan anggaran.
“Banyak yang menganggap Perda ini tidak prioritas. Bahkan saat itu tidak ada anggaran, sehingga kami harus swadaya untuk menyusun naskah akademik,” ungkapnya.
Meski demikian, dia tetap konsisten mengawal hingga regulasi tersebut disahkan. Dalam prosesnya, DPRD juga menggandeng kalangan akademisi untuk memperkuat kajian. Perda tersebut mengatur berbagai aspek perlindungan, mulai dari pencegahan kekerasan, pemenuhan hak perempuan dan anak, hingga layanan pemulihan bagi korban. Regulasi ini juga mencakup perhatian terhadap kelompok difabel serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan.
Bagi Ery, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa perempuan mampu berperan strategis dalam pengambilan kebijakan, selama memiliki kompetensi dan komitmen. “Selama ini masih ada anggapan perempuan tidak mampu di posisi strategis. Padahal perempuan punya peran yang sangat besar,” ujarnya.
Kini, setelah empat periode, lebih dari 17 tahun berkiprah di DPRD, Ery tetap memegang prinsip awalnya, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya mereka yang selama ini belum terdengar. “Saya dipilih oleh rakyat, maka tugas saya adalah memastikan suara mereka terakomodasi di meja dewan,” tandasnya. (bas/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita