SLEMAN - Program Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS bertujuan untuk memetakan kondisi rill ekonomi masyarakat.
Untuk nantinya data bisa digunakan dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Sayangnya, tak sedikit masyarakat yang memberi penolakan karena khawatir akan keamanan data, penghentian bantuan sosial yang diperoleh, hingga merasa akan memengaruhi tagihan pajaknya.
Salah seorang petugas pendataan lapangan (PPL) yang tak mau disebut namanya menjelaskan, tugas utama mereka adalah mendatangi satu rumah ke rumah lain untuk melakukan pendataan. Masing-masing petugas akan dibagi berdasarkan wilayah pendataan yang merupakan gabungan sejumlah RT.
Satu orang bertanggungjawab untuk mendata sekitar 600 hingga 800 orang.
"Pendataan dilakukan pada semua yang ditemui di wilayah pendataan. Termasuk misal ada anak kos," katanya, Minggu (5/7/2026).
Tak jarang tanggung jawab petugas jadi membengkak karena ada banyak orang yang harus didata di luar daftar dari BPS.
Hingga kini dia sendiri sudah memiliki tambahan 15 orang. Padahal untuk bisa menyelesaikan wawancara pada satu orang bukan perkara gampang.
"Aku wawancara pedagang itu sudah kritis, lalu tanya untuk apa data dan kaitannya gimana. Aku bahkan liat di medsos ada warga yang menyatakan menolak survei ekonomi," keluhnya.
Dia memahami latar belakang penolakan itu karena kondisi ekonomi dan politik saat ini sedang sulit.
Pertanyaan yang diajukan petugas diakui memang sangat banyak dan begitu mendetail.
Misalnya, pengeluaran makan harian, pengeluaran seminggu, pengeluaran rutin bulanan, hingga pengeluaran rutin tahunan.
Belum lagi soal kepemilikan aset, seperti emas, laptop, hingga tanah yang akan diestimasikan nilainya.
Bagi warga pensiunan aparatur sipil negara (ASN) juga akan ditanyakan berapa uang pensiun yang diperoleh setiap bulannya.
"Warga banyak yang nolak dan bilang buat apa karena merasa datanya itu privasi. Dimarah-marahin sudah biasa," ujarnya.
Ada juga warga yang mau disensus, tetapi hanya menjawab sekenanya.
Saat ditanya menjawab tidak tahu, tidak pernah mencatat, hingga tidak ingat. Apabila menemukan kondisi ini, dia sebut petugas harus berstrategi.
Misalnya, tidak tahu pengeluaran yang dihabiskan untuk makan, maka dia akan bertanya apakah untuk makan sehari-hari biasanya memasak atau membeli.
Kalau memasak biasanya membeli bahan di warung atau supermarket.
Baca Juga: Dirut PSIM Jogja Yuliana Tasno Keluhkan Pendapatan Tiket Musim Lalu yang Jauh dari Kata Ideal
Baru nantinya dia akan berupaya mencari data sendiri terkait nominal dan rata-rata dari item yang disebutkan.
"Jadi petugasnya pusing di rumah cari info kalau seperti ini berarti rata-rata berapa nominalnya," katanya.
Dia mengaku terus berusaha menjalankan standar operasional prosedur dengan tidak mengonfrontasi konflik dengan responden.
Termasuk menjalankan strategi humanis agar masyarakat mau terbuka diwawancarai.
Pernah suatu ketika ada responden yang bercerita bahwa kondisi ekonominya sedang tidak baik.
Baca Juga: Dirut PSIM Jogja Yuliana Tasno Keluhkan Pendapatan Tiket Musim Lalu yang Jauh dari Kata Ideal
Lama-kelamaan semakin curhat atas berbagai hal sambil terus menangis. Lebih dari satu jam dia mendengarkan keluh-kesah warga tersebut.
"Demi kelancaran pekerjaan ya aku dengerin. Terus sudah kelamaan aku pamit dan bilang bakal datang lagi buat ngobrol kapan-kapan," terangnya.
Menurutnya, waktu optimal untuk mulai melakukan pendataan adalah pagi dan sore hari menuju malam.
Lantaran pada siang hari banyak orang tengah bekerja atau justru tidur siang. Ada juga responden yang menentukan waktu tertentu dan dia akan menyesuaikan.
Dalam sehari dia sebut maksimal bisa melakukan pendataan 10 orang.
Itu sudah luar biasa baginya karena satu titik bisa menghabiskan 15 hingga 40 menit.
Ketika menemukan responden pengusaha, dia sebut akan memerlukan lebih banyak waktu karena ada komponen pertanyaan terkait biaya produksi, gaji karyawan, pendapatan, hingga biaya sewa.
"Sehari bisa 10 itu sudah ngos-ngosan banget. HP-nya sudah panas, belum lagi kalau aplikasinya ngefreze jadi menghambat," katanya.
Ketika nantinya menemui responden yang langsung menolak secara tegas, dia sebut akan langsung dilewati dan akan disampaikan dalam laporan harian.
Menurutnya, tidak akan bisa mendapat progres apabila hanya fokus pada satu orang saja.
Nantinya responden ini bisa didatangi kembali dengan jeda waktu tertentu, termasuk bersama dengan petugas pengawas lapangan atau langsung dari petugas BPS.
Ketika tiga kali tetap kukuh menolak, baru pada upaya keempat kalinya bisa ditulis no respons.
"Memang pekerjaannya sangat target oriented. Jadi tidak benar-benar mempertimbangkan kondisi di lapangan, tetap dikejar target," ujarnya.
Dia membenarkan proses sensus ini berlangsung sejak Senin (15/6/2026) hingga Senin (31/8/2026).
Hanya saja para petugas diharapkan bisa menyelesaikan pendataan di lapangan sebelum itu.
Baca Juga: PSIM Jogja Bidik Dua Pemain Lokal; Ahmad Agung dan Indra Arya Perceka Masuk Radar Perburuan
Untuk bisa memenuhi target tersebut, dia mengaku mencari data setiap hari tanpa libur.
"Kalau honor itu per satunya itu, katakanlah dihargai Rp 11.000 jadi bisa dikalikan.
Mungkin keliatan wah, tapi bebannya luar biasa," ungkapnya. (del/laz)
Editor : Herpri Kartun