Proses RUU Perampasan Aset Berlanjut, Pengamat Minta Fokus pada Kepastian Hukum
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada informasi yang keliru terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurutnya, narasi yang banyak beredar di mesos yang menyebut DPR telah menolak RUU tersebut tidak sesuai dengan fakta dan justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dari substansi yang jauh lebih penting, yakni mengawal proses pembentukan regulasi agar benar-benar mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus menjamin kepastian hukum.
Hardjuno mengatakan, berdasarkan perkembangan pembahasan di Komisi III DPR RI, RUU Perampasan Aset masih berada dalam proses penyusunan dan harmonisasi. Bahkan selama masa reses, Komisi III tetap melakukan penyerapan aspirasi di berbagai daerah dengan melibatkan aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RUU tersebut.
Baca Juga: Dinamika dan Tekanan Mengelola PSIM Jogja Membuat Liana Tasno Lebih Bijak Mengambil Keputusan
"Karena itu, energi publik seharusnya tidak dihabiskan untuk memperdebatkan informasi yang tidak benar. Yang jauh lebih penting adalah memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan secara terbuka, akuntabel, dan menghasilkan regulasi yang benar-benar efektif dalam memulihkan aset hasil tindak pidana," kata Hardjuno Jumat (31/7).
Menurut Hardjuno, kehati-hatian Komisi III dalam menyelaraskan RUU Perampasan Aset dengan KUHP, KUHAP, prinsip due process of law, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik merupakan bagian penting dalam membangun regulasi yang tidak hanya kuat, tetapi juga berkeadilan dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Pandangan tersebut, lanjut Hardjuno, juga sejalan dengan hasil penelitian doktoralnya yang mengkaji Prinsip Kepastian Hukum pada Akselerasi Reformasi Hukum terhadap Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB Asset Forfeiture).
Dalam disertasinya, ia menyimpulkan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana semestinya dibangun sebagai rezim hukum tersendiri, bukan sekadar menjadi pelengkap hukum pidana yang sudah ada.
"Perampasan aset memang harus diperkuat agar negara mampu mengejar hasil kejahatan, terutama korupsi dan tindak pidana ekonomi. Namun, penguatan kewenangan negara harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
