SLEMAN - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menemui ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sleman di Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan Kamis (25/6). Agenda ini bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026.
Wihaji menjelaskan, kehadirannya adalah bentuk komitmen pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan langsung di level akar rumput. Sesuai instruksi presiden, kementerian diminta fokus bekerja mengecek fakta di lapangan daripada menghabiskan waktu pada diskusi formal.
"Saya mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk turun ke lapangan. Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, jangan banyak FGD. Cek lapangan, apakah betul tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik," lontar Wihaji.
Salah satu sorotannya adalah penyaluran makan bergizi gratis (MBG) pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Para kader ini bertugas untuk ikut mendistribusikan MBG dengan sasaran 3B dan mendapatkan insentif Rp 1000 tiap ompreng. Menurutnya, ini adalah tugas yang tidak ringan karena tak jarang ada calon penerima yang menolak atau kecewa dengan menunya. Untuk itu perbaikan kualitas menu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah prioritas dan dilakukan secara bertahap.
"Tugas kader juga adalah melakukan edukasi. Jangan sasaran untuk ibu menyusui, tapi yang makan malah suaminya," ujarnya.
Menurutnya, program MBG dengan sasaran 3B ini sangat luar biasa. Banyak negara hanya fokus pada sasaran anak sekolah, tetapi Indonesia memiliki sasaran khusus untuk menekan angka stunting. Wihaji berharap pada kader ini bisa terus menjalankan tugasnya dengan optimal dalam mendampingi para keluarga di Bumi Sembada.
Sementara Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan, kehadiran menteri ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas. Dia juga menyampaikan Sleman siap mendukung penuh kebijakan kependudukan nasional.
"Stunting bukan sekadar angka. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Karena itu verifikasi dan validasi data menjadi kunci agar intervensi tepat sasaran," ujar Danang.
Kabupaten Sleman sendiri telah mengoptimalkan kinerja tenaga lini lapangan. Struktur pendampingan keluarga mencakup TPK sebanyak 2.088 orang, Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 212 kelompok dengan 8.345 anggota, Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 134 kelompok dengan 3.977 anggota, Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 175 kelompok dengan 4.556 anggota, dilengkapi 16 Sekolah Lansia, dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) sebanyak 131 kelompok dengan 2.620 anggota. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita