Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

HIPMI DIY Dukung Pembenahan MBG, Minta BGN Buka Meja Dialog dengan Mitra Dapur

I
Penulis: Iwa Ikhwanudin❯
Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri.
Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri.

Advertisement

 JOGJA — Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan dukungan penuh atas pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun organisasi mengingatkan agar proses evaluasi tidak berubah menjadi pukulan kolektif yang menimpa ribuan pengusaha kecil dan menengah yang telah menanam modal miliaran rupiah untuk menjalankan program prioritas pemerintah tersebut.

Advertisement

Sikap ini disampaikan Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri, di tengah dinamika evaluasi MBG yang dipicu pergantian kepemimpinan dan proses hukum di tubuh BGN.

"Sikap kami jelas dan tidak ambigu. HIPMI DIY mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis, dan kami mendukung penuh pembersihan tata kelolanya. Yang menyalahgunakan kepercayaan negara di level pengambil kebijakan harus diproses sampai tuntas. Soal itu tidak ada ruang kompromi," tegas Ekawati.

Advertisement

Ekawati menilai pembenahan yang dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang benar ketika menyentuh akar persoalan di tingkat pengambil keputusan.

Yang ia soroti adalah risiko salah sasaran ketika langkah pembenahan turun ke lapangan.

"Persoalannya, pisau evaluasi yang seharusnya mengarah ke segelintir oknum di pucuk jangan sampai memotong ribuan pengusaha jujur di lapangan. Mereka ini bukan oligarki. Sebagian besar adalah pelaku UMKM yang menggadaikan aset dan menanggung cicilan bank demi membangun dapur untuk program pemerintah," ujarnya.

Catatan HIPMI DIY merujuk pada beban riil mitra pelaksana. Membangun satu dapur beserta peralatannya menelan modal hingga miliaran rupiah, dengan masa pengembalian yang bisa bertahun-tahun bila volume layanan tidak stabil.

Ketika distribusi dihentikan sementara — termasuk selama masa libur sekolah — arus kas mitra terganggu, sementara kewajiban kredit, honor relawan, dan pasokan dari petani serta peternak lokal tetap berjalan.

Karena itu, HIPMI DIY mendorong BGN membuka ruang dialog yang terstruktur dengan para pelaku usaha, dan menawarkan diri sebagai penghubung.

Advertisement
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Forum BEM se-DIY Bawa 10 Tuntutan ke DPRD DIY, Soroti MBG hingga Tuntaskan Krisis Sampah 

Forum BEM se-DIY Bawa 10 Tuntutan ke DPRD DIY, Soroti MBG hingga Tuntaskan Krisis Sampah 

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM se-DIY melayangkan 10 tuntutan kepada pemerintah melalui aksi di depan Kantor DPRD DIY Selasa (23/6). Tuntutan tersebut mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), ...

Pelaku Pencurian dan Penganiayaan di Gunungkidul Dihukum Kerja Sosial, Bersihkan Dapur MBG hingga Masjid

Pelaku Pencurian dan Penganiayaan di Gunungkidul Dihukum Kerja Sosial, Bersihkan Dapur MBG hingga Masjid

Sejak awal 2026, tiga terpidana kasus pidana ringan telah menjalani hukuman berupa kerja sosial dengan menjadi petugas kebersihan di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), masjid, hingga fasilitas umum. Kebijakan ini ...

Mahasiswa Muhammadiyah Gelar Tapa Pepe di Titik Nol Jogja, Tuntut Evaluasi MBG, KDMP, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil

Mahasiswa Muhammadiyah Gelar Tapa Pepe di Titik Nol Jogja, Tuntut Evaluasi MBG, KDMP, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil

Gelombang demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah kembali dilakukan oleh mahasiswa di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja, Senin (22/6). Uniknya, aksi mereka dilakukan tapa pepe atau berjemur di bawah terik matahari

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer