SLEMAN - Pembangunan jalan di wilayah pedesaan ternyata menjadi buah simalakama. Di satu sisi, jalan yang halus akan memudahkan aksesibilitas masyarakat secara umum. Tapi di sisi lain, petani kesulitan akses saat akan menggarap sawah. Karena jalan usaha tani “terhalang” jalan aspal baru.
Misalnya jalan di kawasan Gedongan, Minggir, dari selatan ke utara. pembangunan jalan sampai mepet selokan, sehingga tak ada tanah tersisa untuk jalan usaha tani. Petani justru kehilangan akses ke sawah.
Hal itu menjadi perhatian serius Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Untung Basuki Rahmat SAg. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar berupaya mewujudkan ketahanan pangan, masalah jalan usaha tani harus mendapat perhatian khusus.
Sebab, jalan usaha tani menjadi kewenangan kalurahan. Sedangkan anggaran desa sangat kecil, sehingga tak cukup untuk membangun atau sekadar memperbaiki jalan usaha tani sesuai spesifikasinya.
Di sisi lain, perbaikan jalan usaha tani tidak boleh dengan cor atau aspal. Tapi hanya tanah dan batu yang dipadatkan. Ini menjadi kendala tersendiri meskipun penentu spek jalan usaha tani tersebut adalah pemerintah pusat.
Makanya kondisi jalan usaha tani tak pernah bagus. Terutama saat hujan pasti becek dan susah dilewati petani untuk mengusung traktor atau hasil panen. “Jika itu tak segera ditangani akan berdampak global pada ketahanan pangan,” ingat politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Solusinya, jalan usaha tani harus dinaikkan kelasnya. Supaya pembangunannya bisa didanai pemerintah daerah atau pusat. Misalnya dengan dana alokasi khusus. Bisa juga dengan paket pembangunan jalan menggunakan bantuan keuangan khusus.
Untung menegaskan, jalan usaha tani seharusnya dibangun lebih kuat. Dengan cor atau aspal. Karena mayoritas jalan usaha tani telah menjadi akses utama mobilitas warga.
“Adanya kekhawatiran kalau jalan usaha tani berupa cor atau aspal lantas akan berdiri rumah di lahan pertanian itu tak beralasan. Karena itu jelas salah mendirikan rumah di lahan hijau produktif,” tandasnya.
Atas dasar hal tersebut, Untung menyarankan pemerintah mengurangi ruas jalan usaha tani. Untuk dinaikkan kelasnya menjadi jalan desa/kalurahan. Agar bisa dibangun dengan konstruksi lebih kuat. Biayanya dari APBD atau APBN.
“Selama ini hanya karena statusnya jalan usaha tani maka tak bisa dibangun lebih baik dan kuat. Padahal faktanya itu sama saja dengan jalan desa,” jelas tokoh asal Ngijon, Sendangarum, Minggir.
Alih status jalan usaha tani menjadi jalan desa, lanjut Untung, sangat penting. Apalagi saat ini banyak jalan usaha tani yang menjadi penghubung antardesa meski berlokasi di tengah area persawahan.
Contohnya ada di Kalurahan Sendangmulyo dan Sendangsari. “Jalan itu seharusnya bisa dinaikkan kelasnya menjadi jalan desa. Supaya bisa dibangun lebih baik,” ujarnya. (yog)
Editor : Herpri Kartun