SLEMAN - Program beasiswa pendidikan menengah sebenarnya mudah diakses. Namun sejauh ini banyak masyarakat yang belum mengetahui sehingga sosialisasi secara masif perlu dilakukan.
"Di Kabupaten Sleman ada jaring pengaman sosial. Di Provinsi DIY juga ada bantuan beasiswa SMA/SMK dan dari pemerintah pusat ada program Kartu Indonesia Pintar," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY Anton Prabu Semendawai saat Sosialisasi Beasiswa Pendidikan Menengah 2025 di Balai Kalurahan Ambarketawang, Gamping, Sleman, Selasa (14/10).
Program beasiswa pendidikan menengah ini bersumber dari dana keistimewaan (danais). Ada tiga jenis. Pertama, beasiswa Kartu Cerdas bagi siswa tidak mampu yang menempuh pendidikan SMA/SMK di DIY. Setiap siswa dibantu Rp 1,5 juta per tahun.
Kedua, ada beasiswa Retrieval bagi siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK. Setiap siswa mendapatkan bantuan Rp 3 juta per tahun.
Ketiga, beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan (JKP). Ini diperuntukkan bagi siswa yang ijazahnya ditahan karena alasan administrasi biaya pendidikan. Alokasinya maksimal setiap siswa Rp 4 juta.
"Sasarannya memang semua masyarakat yang membutuhkan. Kalau sekolah negeri sudah gratis, tapi ini yang sekolah swasta bisa dibantu," kata Anton.
Pria yang tinggal di Balecatur, Gamping, Sleman, ini meminta agar informasi program beasiswa itu disebarluaskan ke masyarakat. Dari pengalamannya, terkadang masyarakat ada yang malu ketika anaknya ikut menjadi penerima beasiswa. Dikatakan, usulan berasal dari sekolah. Meski begitu, dia berharap pemerintah kalurahan maupun dukuh bisa turut mengawasi. Antara lain ikut membenahi data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN). "Jangan sampai yang harusnya enggak dapat tapi malah dapat," tegasnya.
Anton menilai DTSEN harus data yang benar karena merupakan hal krusial. Penerima bantuan pendidikan dan sosial mengacu pada data tersebut. Dengan demikian, stimulan yang diberikan dipastikan tidak didasarkan pada like and dislike alias subjektivitas suka dan tidak suka.
Dia mengimbau, masyarakat yang memang memerlukan bantuan bisa menghubungi dirinya. Termasuk dalam persoalan penahanan ijazah seperti yang sempat terjadi di salah satu perusahaan fesyen. Setelah ditindaklanjuti, akhirnya persoalan bisa diselesaikan.
"Bantuan yang ada harus dimanfaatkan. Termasuk saya juga bisa ikut mengawal," katanya.
Para siswa dari keluarga tidak mampu tidak hanya menempuh pendidikan menengah. Tapi bisa melanjutkan ke perguruan tinggi mengingat adanya beasiswa dari pemerintah pusat. “Tidak hanya gratis saat kuliah, tetapi juga diberikan uang saku,” papar wakil ketua DPRD DIY periode 2019-2024 ini.
Staf Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Andiyanto Eko S mengatakan, beasiswa yang diberikan juga bisa dibatalkan. Catatannya, bila siswa penerima bantuan ternyata tersangkut tindak kriminal atau tindak pidana. Selain itu, jika siswa yang menempuh pendidikan SMA/SMK pindah sekolah ke luar DIY. (del/kus)
Editor : Sevtia Eka Novarita